Di republik yang sejak awal menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian, ada ironi yang sulit diabaikan, yaitu ketika koperasi hendak masuk ke sektor strategis seperti pertambangan, ia diperlakukan seolah anak kandung yang tak diinginkan.
Alasannya terdengar rasional. Pertambangan adalah industri berisiko tinggi, padat modal, dan sarat teknologi. Ia disebut highly regulated industry, dimana wajib AMDAL, jaminan reklamasi, standar keselamatan kerja, kecukupan modal dari eksplorasi hingga pascatambang. Tanpa itu, kehancuran ekologis menunggu.
Namun justru di sinilah paradoks itu berdiri tegak. Jika regulasi telah demikian ketat dan hanya korporasi besar yang diberi ruang, mengapa kerusakan lingkungan dan konflik agraria tetap berulang?
Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam beberapa tahun terakhir konsisten menempatkan sektor tambang sebagai salah satu kontributor utama krisis ekologis dan konflik sumber daya alam. Lubang-lubang tambang menganga di berbagai daerah, sungai tercemar, dan desa-desa sekitar konsesi tetap bergelut dengan kemiskinan struktural.
Argumen bahwa hanya perusahaan besar yang mampu memenuhi standar lingkungan menjadi rapuh ketika jejak ekologisnya sendiri masih bermasalah.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan telah menegaskan bahwa “dikuasai negara” bukan sekadar kepemilikan administratif, melainkan mandat untuk mengatur, mengelola, dan memastikan distribusi manfaat yang adil.
Masalahnya, kemakmuran rakyat sering direduksi menjadi penerimaan negara atau pertumbuhan ekspor. Sejak kebijakan hilirisasi mineral digencarkan, nilai ekspor produk olahan memang melonjak, terutama di sektor nikel. Namun struktur kepemilikan dan distribusi manfaat tetap terkonsentrasi pada segelintir pelaku besar yang memiliki akses modal dan jaringan politik.
Dalam lanskap seperti itu, koperasi tambang rakyat tampak seperti anomali. Ia mengganggu kenyamanan struktur yang sudah mapan. Ia menghadirkan kemungkinan distribusi langsung manfaat ke anggota, bukan hanya ke pemegang saham.
Aceh dan Penyusutan Kewenangan
Kasus Aceh memperlihatkan dimensi lain dari persoalan ini. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, negara memberikan kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari arsitektur perdamaian. Pasal 156 memberi ruang bagi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya alam sesuai kewenangannya.
Namun sentralisasi perizinan minerba pada 2020 membuat ruang itu menyempit. Perizinan beralih ke pemerintah pusat. Aspirasi izin pertambangan rakyat di Aceh berjalan lambat, bahkan tersendat. Di saat yang sama, investasi skala besar tetap bergerak dalam kerangka kebijakan nasional.
Di sini, koperasi tambang rakyat bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga soal konsistensi desentralisasi dan penghormatan terhadap kekhususan daerah. Jika ruang partisipasi ekonomi lokal menyempit, semangat perdamaian berisiko kehilangan fondasi kesejahteraannya.
Stigma dan Ketakutan Struktural
Tambang rakyat kerap distigma sebagai sumber kerusakan. Memang, praktik ilegal pernah meninggalkan luka ekologis. Namun menyamakan koperasi tambang rakyat yang ingin legal dengan aktivitas liar adalah simplifikasi yang berbahaya.
Studi Bank Dunia tentang artisanal and small-scale mining menunjukkan bahwa legalisasi dan pembinaan pertambangan rakyat dapat meningkatkan kepatuhan lingkungan sekaligus kesejahteraan lokal. Artinya, eksklusi bukan solusi. Justru ketertutupan akses mendorong praktik ilegal tumbuh di wilayah abu-abu.
Masalah utama bukan pada kapasitas rakyat semata, melainkan pada desain kebijakan. Regulasi kita dirancang dengan asumsi skala besar. Persyaratan finansial dan teknis dibuat seragam tanpa skema afirmatif. Dalam struktur seperti itu, koperasi sejak awal diposisikan sebagai pihak yang hampir pasti gagal.
Dan kegagalan itu, ironisnya, kemudian dijadikan pembenaran untuk terus menutup pintu.
*Demokrasi Ekonomi yang Tertunda*
Mohammad Hatta membayangkan koperasi sebagai alat demokrasi ekonomi, ruang di mana rakyat menjadi subjek produksi, bukan sekadar objek eksploitasi. Ketika koperasi tambang rakyat tidak diberi kesempatan tumbuh dalam kerangka hukum yang adil, yang sesungguhnya dipertaruhkan adalah konsistensi kita terhadap ide dasar republik.
Tentu, koperasi tambang rakyat bukan tanpa risiko. Standar AMDAL, keselamatan kerja, dan jaminan reklamasi harus tetap ditegakkan. Tidak boleh ada kompromi dalam perlindungan lingkungan. Tetapi pilihan kebijakan tidak boleh berhenti pada dikotomi, berupa korporasi besar atau kekacauan ilegal.
Negara memiliki opsi ketiga, yaitu membuka akses legal dengan pengawasan ketat, pembiayaan terukur, dan pendampingan teknologi. Tanpa itu, koperasi tambang rakyat akan terus menjadi anak kandung konstitusi yang tidak dikehendaki kehadirannya.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang izin tambang. Ia tentang keberanian negara menafsirkan Pasal 33 secara utuh, bukan hanya sebagai legitimasi penguasaan, melainkan sebagai kompas distribusi keadilan.
Jika akses terhadap kekayaan alam terus terkonsentrasi pada elite, sementara rakyat hanya mewarisi risiko ekologis dan sosial, maka demokrasi ekonomi tinggal slogan. Dan koperasi, yang sejak awal dimuliakan, akan terus berdiri di depan pintu sektor strategis, tanpa pernah benar-benar diizinkan masuk.
Penulis: Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…