NAGAN RAYA – Ketua DPRK Nagan Raya, Jonniadi, bantah tudingan yang menganggap dirinya memperlambat pengesahan Proses Rancangan Qanun Pajak Daerah dan Restrubusi Daerah (PDRB) Nagan Raya Tahun 2024. Bantahan itu disampaikannya selaku Ketua DPRK yang memiliki kewenangan dalam pengesahan rancangan qanun tersebut, Kamis (2/5/2024).
Kata Jonniadi, belum disahkannya qanun PDRB tersebut karena Ketua DPRK akan mencari klarifikasi ke Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terkait terendus isu penghilangan sepihak hasil pembahasan yang telah disepakati antara DPRK dan Pemkab saat pembahasan anggaran tahun 2023 untuk anggaran tahun 2024.
Jonniadi menyebutkan, salah satu kesepakatan bersama yang terdengar dihilangkan sepihak oleh Pemkab Nagan Raya salah satu nya adalah anggaran beasiswa santri dan beasiswa untuk siswa berprestasi yang lulus dengan nilai terbaik di setiap SMA yang ada di Nagan Raya, yang nantinya akan dikuliahkan diluar negeri maupun Universitas ternama di dalam negeri.
“Hingga saat ini kami masih berusaha menjumpai tim TAPK kabupaten untuk menanyakan kebenaran hal itu aja dan hingga kinipun belum bisa dijumpai dengan alasan diluar kota,” ujar Jonniadi.
Jonniadi sebut dirinya tidak akan sama sekali menghambat pengesahan Qanun PDRB, waktu paripurna yang hingga saat ini belum terlaksana karena masih menunggu konfirmasi TAPK untuk berjumpa dengan DPRK.
Menurut Jonniadi, Pemkab sudah mulai sesuka hati mengotak katik hasil dari pembahasan bersama yang di bahas menghabiskan waktu dua bulan lebih bersama DPRK sampai Paripurna, saat sudah di sahkan dan tuangkan dalam Qanun Nagan Raya dihilangkan begitu saja.
“Jika itu benar terjadi sama halnya Pemda tidak menghargai keberadaan Dewan dan pembahasan yang selama ini kita lakukan tidak ada artinya,” tutup Jonniadi. ||Alfian Akbar
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…