BANDA ACEH – Senin, 1 September 2025, halaman depan Gedung DPRA kembali riuh. Bukan sekadar teriakan massa yang menggema, tapi suara yang lahir dari luka panjang sejarah Aceh. Anak-anak korban konflik, yang sebagian besar kini sudah beranjak dewasa, berdiri di barisan depan demonstrasi. Dengan mikrofon seadanya, mereka menyampaikan orasi yang getir, pedih, sekaligus lantang.
Seorang orator, lelaki muda yang lahir di pengungsian Blangkejeren, membuka dengan kalimat singkat. “Kami adalah saksi hidup. Kami tumbuh tanpa ayah, tanpa ibu, karena negara gagal melindungi.” Kata-kata itu langsung menyayat atmosfer demo yang semula gaduh menjadi hening sejenak.
Lalu suara Sri Wahyuni pecah di hadapan massa. Dengan mata berkaca-kaca. “Adik saya tidak tahu dimana sekarang, ayah saya juga tidak tahu di mana jasadnya. Saya sebatang kara, Pak.” Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam ketimbang pidato panjang pejabat mana pun. Dalam orasi singkat itu, terkandung getir sejarah yang selama dua dekade ini coba dilupakan negara.
Momen itu lebih dari sekadar aksi jalanan. Ia mengingatkan bahwa rekonsiliasi Aceh bukan hanya soal MoU Helsinki yang ditandatangani di atas kertas, bukan hanya tentang dana otsus yang mengalir setiap tahun, tetapi tentang wajah-wajah muda yang kehilangan masa kecil mereka di balik bunyi senapan.
Data Komnas HAM mencatat, sepanjang 1976-2005, ada lebih dari 15 ribu korban jiwa dalam konflik bersenjata di Aceh. Ribuan lainnya mengalami penyiksaan, penghilangan paksa, dan pemerkosaan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang dibentuk lewat Qanun Nomor 17 tahun 2013 pun hingga kini jalan terseok-seok. Laporan investigasi lengkap belum pernah benar-benar direspons dengan kebijakan reparasi nyata.
Di hadapan DPRA, anak-anak korban konflik memaksa kita menatap wajah paling jujur dari kegagalan itu. Mereka bukan lagi angka dalam laporan NGO, melainkan manusia yang hadir dengan suara bergetar namun tegas. Ada yang membaca puisi tentang ayahnya yang hilang, ada yang menyebut nama ibunya yang ditembak di ladang, ada yang sekadar menangis tanpa kata. Semua adalah politik yaitu politik ingatan, politik perlawanan, politik menolak dilupakan.(RED)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…