Categories: Aceh

Ketika Luka Lama Bicara di Halaman DPRA

BANDA ACEH – Senin, 1 September 2025, halaman depan Gedung DPRA kembali riuh. Bukan sekadar teriakan massa yang menggema, tapi suara yang lahir dari luka panjang sejarah Aceh. Anak-anak korban konflik, yang sebagian besar kini sudah beranjak dewasa, berdiri di barisan depan demonstrasi. Dengan mikrofon seadanya, mereka menyampaikan orasi yang getir, pedih, sekaligus lantang.

Seorang orator, lelaki muda yang lahir di pengungsian Blangkejeren, membuka dengan kalimat singkat. “Kami adalah saksi hidup. Kami tumbuh tanpa ayah, tanpa ibu, karena negara gagal melindungi.” Kata-kata itu langsung menyayat atmosfer demo yang semula gaduh menjadi hening sejenak.

Lalu suara Sri Wahyuni pecah di hadapan massa. Dengan mata berkaca-kaca. “Adik saya tidak tahu dimana sekarang, ayah saya juga tidak tahu di mana jasadnya. Saya sebatang kara, Pak.” Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam ketimbang pidato panjang pejabat mana pun. Dalam orasi singkat itu, terkandung getir sejarah yang selama dua dekade ini coba dilupakan negara.

Momen itu lebih dari sekadar aksi jalanan. Ia mengingatkan bahwa rekonsiliasi Aceh bukan hanya soal MoU Helsinki yang ditandatangani di atas kertas, bukan hanya tentang dana otsus yang mengalir setiap tahun, tetapi tentang wajah-wajah muda yang kehilangan masa kecil mereka di balik bunyi senapan.

Data Komnas HAM mencatat, sepanjang 1976-2005, ada lebih dari 15 ribu korban jiwa dalam konflik bersenjata di Aceh. Ribuan lainnya mengalami penyiksaan, penghilangan paksa, dan pemerkosaan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang dibentuk lewat Qanun Nomor 17 tahun 2013 pun hingga kini jalan terseok-seok. Laporan investigasi lengkap belum pernah benar-benar direspons dengan kebijakan reparasi nyata.

Di hadapan DPRA, anak-anak korban konflik memaksa kita menatap wajah paling jujur dari kegagalan itu. Mereka bukan lagi angka dalam laporan NGO, melainkan manusia yang hadir dengan suara bergetar namun tegas. Ada yang membaca puisi tentang ayahnya yang hilang, ada yang menyebut nama ibunya yang ditembak di ladang, ada yang sekadar menangis tanpa kata. Semua adalah politik yaitu politik ingatan, politik perlawanan, politik menolak dilupakan.(RED)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago