SEJAK 25 Agustus 2025, jalanan ibukota berubah jadi panggung yang tak sekadar berisi spanduk dan megafon, tetapi juga bara politik. Ribuan massa datang silih berganti, seolah spontan, namun dengan koreografi yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Teriakan “bubarkan DPR” menggema, tetapi jika dibaca dengan kacamata intelijen, slogan itu lebih menyerupai kabut asap yang menutupi nyala api agenda sebenarnya yaitu membuka jalan delegitimasi terhadap rezim Prabowo.
Dalam literatur gerakan sosial, Charles Tilly menekankan bahwa protes organik selalu berangkat dari pengalaman konkret rakyat tentang harga beras yang melambung, PHK massal, atau tanah yang dirampas. Tetapi demonstrasi kali ini justru memilih simbol DPR, sebuah lembaga yang memang lemah legitimasi publik. Survei Indikator Politik (2024) mencatat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 37%. Menyerang DPR ibarat menyerang gigi rapuh negara. Namun, efek psikologisnya tidak berhenti di Senayan. Ketika DPR jatuh ke jurang delegitimasi, Istana otomatis ikut terguncang.
Anomali paling mencolok justru datang dari aparat. Polisi yang biasanya represif, kali ini tampil gamang. Markas kepolisian dibakar, kendaraan dinas dihancurkan, bahkan markas Gegana ikut dilalap api. Dalam teori kontra-intelijen, anomali ini disebut controlled vacuum dimana kekosongan kendali yang sengaja dibiarkan tumbuh untuk menciptakan eskalasi. Bila aparat tak mampu melindungi simbolnya sendiri, maka narasi yang lahir sederhana yaitu negara gagal menjaga stabilitas.
Kecurigaan kian menguat ketika kelompok relawan lama, “Laskar cinta Jokowi”, tiba-tiba menyerukan agar Prabowo mundur. Seruan ini menunjukkan bahwa demo bukan sekadar saluran aspirasi rakyat, melainkan instrumen politik. Dalam kajian gerakan makar modern, kondisi ini dikenal sebagai proxy movement dimana massa rakyat dijadikan pion oleh kekuatan politik yang berkonflik di tingkat elite. Kita pernah melihat polanya pada 1966 dengan jatuhnya Soekarno, dan 1998 dengan runtuhnya Soeharto. Jalanan adalah panggung, tetapi skenario ditulis di ruang elit.
Dari perspektif militer, pola yang terlihat mendekati strategi two-side controlled conflict. Demonstran dan aparat sama-sama digerakkan oleh satu kendali tersembunyi. Massa digiring ke titik rawan, aparat dibiarkan lamban, lalu opini publik diarahkan ke satu kesimpulan bahwa presiden gagal. Inilah modus kudeta senyap yang dilakukan tidak lewat tank di istana, melainkan lewat krisis legitimasi yang dibangun bertahap.
Prabowo berada di titik rawan. Baru setahun berkuasa, ia belum sempat membangun double cover yaitu lapisan perlindungan politik dan keamanan yang kokoh. Literatur stabilitas rezim, seperti yang ditulis Samuel Huntington, menekankan bahwa rezim baru selalu rapuh bila belum mampu mengintegrasikan elite, mengendalikan aparat, dan memberi hasil nyata pada rakyat. Sayangnya, Prabowo terjebak dalam politik balas budi dimana memberi tempat pada banyak faksi demi membayar utang politik. Padahal loyalitas elite selalu rapuh, dan sejarah menunjukkan, dalam krisis, mereka bisa berpindah haluan lebih cepat daripada rakyat jelata.
Mengapa jalanan dipilih sebagai panggung makar? Karena jalanan adalah simbol legitimasi rakyat. Di Chile 1973, mobilisasi massa dan sabotase ekonomi menciptakan gambaran kegagalan Allende hingga kudeta militer sah secara sosial. Di Mesir 2011, Tahrir Square menjadi panggung yang menggerus Mubarak. Kini di Jakarta, pola serupa muncul: narasi anonim di media sosial, mobilisasi simultan, aparat yang kehilangan kendali, lalu tuntutan mundur presiden yang mulai mengemuka.
Jika dianalisis dengan metode intelijen, demonstrasi 25 Agustus adalah test case atau uji coba seberapa kuat daya tahan Prabowo menghadapi skenario makar. Bila Prabowo gagal menutup celah, maka 2029 bukan sekadar kontestasi elektoral, melainkan bisa jadi perebutan kekuasaan sebelum waktunya.
Bagi Prabowo, dilema itu kini nyata yaitu bertahan dengan lingkaran yang rapuh atau melakukan bersih-bersih terhadap anasir yang berkhianat. Menunda berarti memberi lawan waktu, tetapi gegabah bisa memicu resistensi lebih besar. Inilah paradoks klasik penguasa yang diguncang krisis, bertindak, atau ditelan keadaan.
Namun, rakyat tidak menunggu intrik elite. Mereka hanya ingin harga sembako terjangkau, keamanan terjaga, dan kepastian masa depan. Jika Prabowo ingin bertahan, ia harus menggeser politik balas budi menjadi politik “sayang rakyat.” Karena sebagaimana dicatat Hannah Arendt, kekuasaan sejati bukan berasal dari senjata atau massa bayaran, tetapi dari legitimasi yang diberikan rakyat.
Jalanan memang bisa menjadi panggung kudeta senyap. Tetapi panggung itu hanya bisa dikuasai oleh mereka yang lupa bahwa rakyatlah yang menulis akhir lakon.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Note : Kolom Opini adalah pemikiran, gagasan dan tanggung jawab penulis
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…