Categories: Opini

Ketika Hukum Disidangkan di Ruang Digital

Kasus yang menyeret advokat Marcella Santoso seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai drama hukum individual. Ia adalah potret terang tentang bagaimana relasi uang, korporasi, profesi hukum, dan teknologi informasi dapat berkelindan dalam satu simpul yang menguji daya tahan negara hukum. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, perkara ini membuka pertanyaan yang lebih luas, apakah keadilan kini diputuskan hanya di ruang sidang, atau juga dibentuk dalam riuh rendah algoritma media sosial?

Aparat penegak hukum mengaitkan perkara ini dengan dugaan suap bernilai puluhan miliar rupiah dalam penanganan kasus ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan korporasi besar. Putusan lepas yang sempat dijatuhkan pengadilan tingkat pertama kemudian dibatalkan dalam proses berikutnya, sementara hakim, panitera, dan sejumlah pihak diproses hukum. Kasus tersebut bersinggungan dengan tata niaga komoditas strategis yang pernah berdampak pada kelangkaan minyak goreng nasional, persoalan yang bukan hanya menyentuh hukum bisnis, tetapi langsung beririsan dengan kesejahteraan publik. Ketika perkara seperti ini tercemar dugaan suap, yang tercederai bukan hanya sistem peradilan, melainkan juga rasa keadilan sosial masyarakat.

Namun yang membuat kasus ini mencolok adalah dimensi lain yang jarang terbuka dalam praktik korupsi konvensional, yaitu dugaan mobilisasi jaringan buzzer untuk membangun persepsi publik yang merugikan kredibilitas aparat penegak hukum. Jika temuan ini terbukti di pengadilan, maka ia menandai transformasi modus intervensi terhadap hukum. Tekanan tidak lagi hanya dilakukan melalui transaksi tertutup, tetapi melalui produksi opini yang masif dan terstruktur.

Fenomena tersebut bukan tanpa pijakan teoretis. Edward Herman dan Noam Chomsky telah lama mengingatkan tentang kemungkinan produksi persetujuan publik melalui kontrol informasi. Di era digital, praktik ini berkembang dalam bentuk yang lebih canggih, yang oleh banyak peneliti disebut sebagai manipulasi ekosistem komunikasi. Jurgen Habermas menilai ruang publik demokratis rentan terdistorsi ketika kepentingan ekonomi dan kekuasaan mendominasi arus komunikasi. Dugaan penggunaan buzzer dalam perkara hukum menunjukkan bagaimana distorsi itu tidak lagi abstrak; ia hadir dalam bentuk konkret, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses keadilan.

Keterlibatan advokat dalam dugaan praktik suap, apabila terbukti maka menambah lapisan ironi. Profesi yang secara etik disebut sebagai officium nobile justru berada di pusaran persoalan integritas. Edwin Sutherland dalam teorinya tentang kejahatan kerah putih menegaskan bahwa pelanggaran hukum oleh kelompok elite sering kali dilakukan melalui mekanisme profesional yang tampak sah di permukaan. Dampaknya justru lebih luas karena merusak kepercayaan publik dan menggerogoti legitimasi institusi.

Tentu, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung. Putusan akhir berada di tangan pengadilan, bukan opini publik. Namun sebagai fenomena sosial, kasus ini memberi sinyal kuat bahwa lanskap penegakan hukum telah berubah. Kejahatan tidak lagi hanya beroperasi di wilayah finansial, tetapi juga di wilayah naratif. Pertarungan hukum kini berjalan paralel dengan pertarungan persepsi.

Inilah tantangan besar negara demokrasi kontemporer. Hukum memerlukan independensi, sementara ruang digital menuntut keterbukaan. Tetapi ketika keterbukaan dimanfaatkan untuk manipulasi, garis antara kritik sah dan operasi propaganda menjadi kabur. Publik yang tidak memiliki literasi informasi memadai berisiko menjadi penonton sekaligus alat dalam permainan narasi.

Kasus Marcella Santoso pada akhirnya adalah peringatan. Ia menunjukkan bahwa integritas hukum tidak cukup dijaga oleh lembaga peradilan semata. Ia membutuhkan profesi hukum yang beretika, media yang kritis, dan masyarakat yang cerdas membaca informasi. Jika tidak, keadilan dapat kehilangan maknanya, bukan karena tidak diputuskan, melainkan karena telah lebih dulu dibentuk oleh suara yang paling keras di ruang digital.

Dan mungkin di situlah paradoks zaman ini, yaitu ketika pengadilan masih mencari kebenaran, opini publik bisa saja telah menjatuhkan putusannya sendiri.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

5 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

6 hari ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

6 hari ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

6 hari ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago