Categories: Opini

Keadilan yang Menunggu Nyali Kejaksaan

ADA sesuatu yang menggelitik ketika Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan evaluasi menyeluruh terhadap para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri belum lama ini. Pernyataan itu disampaikan dengan bahasa yang tegas, di tengah pelantikan 17 Kajati dan 20 pejabat eselon II di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Namun yang lebih menarik bukan kata-katanya, melainkan konteks politik yang merayap di baliknya, ada negara sedang berupaya menata ulang arah pemberantasan korupsi setelah bertahun-tahun berjalan dengan ritme yang tersendat dan penuh kompromi.

Presiden Prabowo, dalam beberapa kesempatan, sudah terang-terangan marah di ruang publik. Ia menyebut jajaran direksi BUMN hidup dalam kemewahan yang menggelikan berupa tantiem berlapis, fasilitas istimewa, gaji yang melonjak hingga ratusan kali lipat dari upah pekerja, namun memberi kontribusi yang justru membebani negara. Di balik wacana transformasi BUMN, angka kerugian negara yang beredar mendekati seribu triliun rupiah. Jika angka ini benar, kita tidak sedang berbicara tentang korupsi biasa, tetapi tentang penyakit struktural yang merusak sistem ekonomi dan logika kebernegaraan.

Instruksi Prabowo kepada Kejaksaan jelas yakni tindak, seret, dan bersihkan. Namun di sinilah jebakan laten menunggu. Pemberantasan korupsi di tingkat elite akan kehilangan maknanya jika jaringan yang menopang korupsi di daerah dibiarkan utuh. Di sejumlah kabupaten dan kota, kejaksaan justru bermain di wilayah abu-abu kekuasaan. Ada pola lama yang bekerja dengan rapi, dimana jaksa lokal menjadi backing kontraktor tertentu, mengatur tender proyek daerah, mematikan kompetisi, dan mengubah hukum menjadi alat ekonomi rente. Kabupaten dan Kota Tangerang hanyalah contoh yang bocor ke publik. Di tempat lain, praktik serupa berjalan lebih sunyi dan karena itu lebih mematikan.

*Siapa Mengawasi Para Penjaga?*

Kita hidup dalam fase ketika bahasa moral lembaga penegak hukum tidak lagi dipercaya begitu saja. Kepolisian terjebak dalam stigma transaksi perkara. KPK terperangkap dalam perebutan kendali politik. Publik mulai memahami bahwa hukum di Indonesia sering kali berjalan bukan pada rel keadilan, tetapi pada poros kekuasaan.

Di tengah kelelahan itu, Kejaksaan tiba-tiba dipandang sebagai harapan terakhir. Suatu situasi yang ironis sekaligus berbahaya, bahwa semakin besar harapan, semakin dalam luka jika dikhianati.

Masalahnya sederhana yaitu sapu yang digunakan untuk membersihkan korupsi tidak pernah datang dalam keadaan steril. Ia selalu berada dalam genggaman mereka yang juga bisa tergoda. Maka pertanyaan utamanya bukan apakah Kejaksaan bisa menyapu bersih, tetapi apakah ia bersedia mengarahkan sapunya ke arah yang paling sensitif yakni ke tubuhnya sendiri.

Sebab kita mengenal jenis-jenis “bersih” dalam realitas birokrasi yaitu ada yang bersih karena prinsip, ada yang bersih karena takut, ada pula yang bersih karena belum mendapat kesempatan. Pintu itu selalu ada. Yang membedakan hanya nyali untuk tidak membukanya.

Keadilan di negeri ini terlalu sering dibuat menunggu. Menunggu jeda politik. Menunggu kompromi. Menunggu kesiapan. Padahal, hukum, jika ia ingin dihormati, harus bertindak sebelum semua siap. Karena keadilan yang menunggu adalah keadilan yang merapuh.

Evaluasi Kejaksaan yang kini diumumkan tidak boleh berhenti pada kertas laporan kinerja. Ia harus turun sampai ke simpul-simpul gelap yaitu ruang lobi proyek daerah, meja koordinasi gelap, jaringan rente yang bekerja di bawah nama hukum. Jika agenda ini berhenti di tengah jalan, kita hanya akan menyaksikan drama lama dimana sapu mengarah ke luar, tetapi sengaja tidak menyentuh debu di dalam.

Republik sudah terlampau lama dibersihkan dengan gerakan kosmetik. Kini waktunya kita melihat apakah Kejaksaan berani melakukan pembersihan yang menyakitkan. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa lagi-lagi hukum tidak gagal, melainkan memilih untuk gagal.

 

 

Penulis : Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago