Categories: Daerah

Kapolres Aceh Tamiang Kawal Satgas PKH: Restorasi Sawit Ilegal di TNGL Harus Tuntas

ACEH TAMIANG – Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam merestorasi kebun ilegal terutama sawit yang menjamur di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

“Apa yang dilakukan Satgas PKH ini sangat penting, bukan hanya untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Polres Aceh Tamiang siap mengawal agar operasi restorasi kebun sawit ilegal ini benar-benar dituntaskan,” kata Muliadi, Senin, 29 September 2025.

Hingga kini, Satgas PKH telah memulihkan sekitar 175 hektare kebun ilegal di dalam TNGL. Sejumlah warga bahkan menyerahkan kembali lahan yang sebelumnya mereka kuasai, termasuk milik kelompok pengusaha dengan jaringan perambah yang kerap menebar keresahan.

Satgas juga menyoroti modus kelompok yang memanfaatkan oknum eks kombatan sebagai tameng. Di wilayah Tenggulun, pola ini dianggap menimbulkan teror dengan mengatasnamakan isu perdamaian Aceh, yang berpotensi mengguncang stabilitas keamanan.

“Restorasi ini harus kita kawal bersama. Lahan yang direbut secara ilegal harus segera dihijaukan kembali agar tak jatuh lagi ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Muliadi.

Selain TNGL, Kapolres juga menyinggung perambahan hutan mangrove di Dusun Ujung Pusong, Desa Kuala Genting, Kecamatan Bendahara. Kasus ini kini dalam penyidikan Polres Aceh Tamiang. “Penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi dan ahli. Barang bukti juga telah kami sita, police line dipasang, dan plang penyidikan sudah berdiri di lokasi,” ujar Muliadi.

Hasil pemeriksaan mengungkap, perambahan mencapai 344,7 hektare. Diduga, beberapa orang masyarakat menggunakan alat berat ekskavator yang kini ikut diamankan. Setelah penyidikan rampung, tersangka akan ditetapkan dengan ancaman pasal berlapis: Pasal 82, 84, dan 92 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah lewat UU Cipta Kerja. Ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.

“Perambahan mangrove adalah persoalan serius. Jika dibiarkan, dampaknya luas, termasuk banjir. Karena itu kami minta semua pihak kooperatif. Hutan adalah sumber kehidupan, yang wajib kita jaga dan wariskan pada generasi mendatang,” pungkas Kapolres.

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago