Jelang Pilkada, Dewan Sarankan Rotasi Kades Pj dan Kadis PMK

SUBULUSSALAM_ Untuk menjaga kestabilan politik jelang Pilkada serentak di Kota Subulussalam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota setempat, sarankan Pj Wali Kota segera merotasi Kepala Desa (Kades) yang Pj dan mengisi kekosongan Kadis PMK.

“Pj Wali Kota Azhari S.Ag harus segera mengangkat dan mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (PMK) setempat. Karena Kadis saat ini telah mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota,” sampai Hasbullah, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Menurut Hasbullah, untuk menciptakan kestabilan politik jelang Pilkada November 2024 mendatang, Pj Wali Kota tidak hanya merotasi Kadis PMK, melainkan seluruh Pj Kepala Desa (Kades) se Kota Subulussalam.

“Tidak hanya Kadis PMK saja yang diganti. Pj Kepala Desa/Kampong juga harus diganti, seluruhnya. Masyarakat saat ini sangat khawatirkan akan terjadinya presure politik dari pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan tidak terwujudnya asas Pemilu. yaitu Luber Jurdil sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 Qanun aceh no 12 tahun 2016 tentang Pilkada,” ungkap Hasbullah.

Lanjut Hasbullah, fungsi Pj Walikota merupakan untuk menyukseskan Pilkada di Kota itu. Sejatinya, Pj Wali Kota sudah patut untuk mengisi kekosongan pada Dinas PMK serta merotasi Pejabat-pejabat Pemerintah Kota, serta penjabat Kepala Desa/Kampong guna mewujudkan pemilu sebagaimana yang di harap kan masyarakat.

“Lanskap politik kita dengan sandera-menyandera sudah menjadi preferensi untuk memenangkan pertarungan Politik. Tentunya, manuver tersebut, merupakan hal yang sangat mencederai demokrasi. Dewasanya, pemimpin berikutnya harus memberikan solusi untuk Subulussalam,” pungkasnya.

Disamping itu, Pj Walikota Subulussalam Azhari S.Ag Msi kepada presentatif.com mengatakan, akan mengangkat pengganti Kadis PMK tersebut, dengan yang berkompeten dan jauh dari prilaku politik praktis.

“Nanti kita tunjuk Penjabat sementara Pelaksana Tugas untuk mengisi kekosongan Kadis PMK, tentunya orang yang kompeten dan jauh dari perilaku politik praktis serta memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan,” tandas Azhari S.Ag. (JD)