JAKARTA – Gelombang demonstrasi yang merebak di penghujung Agustus 2025 menyisakan jejak yang ganjil. Apa yang mula-mula sekadar tuntutan evaluasi tunjangan fantastis anggota DPR, berubah menjadi kerusuhan yang menjalar ke berbagai kota. Dari Jakarta, Bandung, Makassar, hingga Yogyakarta, massa turun ke jalan, sementara api dan amarah menjalar ke gedung DPRD, kantor polisi, hingga rumah pejabat publik.
Meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di Bendungan Hilir, Jakarta, menjadi pemicu gelombang protes berikutnya. Nama Affan kini bergema di berbagai kota, menjadi simbol kemarahan publik yang merasa suara mereka justru dibungkam oleh kekerasan negara.
Namun, di tengah derasnya arus protes terselip pertanyaan, mengapa gelombang perusakan dan penjarahan justru terlihat begitu terorganisir? Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni, Uya Kuya, hingga Eko Patrio, tak luput dari serangan. Bahkan rumah Nafa Urbach, meski sudah bukan pejabat juga ikut menjadi sasaran. Sulit dipercaya bahwa semua itu murni lahir dari amarah spontan warga.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, mencium pola lama yang berulang. “Metode yang memang dibangun aktor-aktor kekuasaan ya, dan mereka memancing warga melakukan kerusuhan gitu. Itu kan cerita sama pada kasus Yogya Plaza di Klender 1998,” ujar Muhammad Isnur sebagaimana dikutip dari Tirto, Senin 1 September 2025.
Menurut Isnur, ada tangan-tangan tersembunyi yang menyusup, berbeda dengan massa aksi yang sejak awal turun secara damai menyuarakan protes.
Isnur mengingatkan bahwa hak menyampaikan pendapat dijamin konstitusi. Justru kehadiran provokator berpotensi mengkambinghitamkan gerakan rakyat dan mengubah wajah demokrasi menjadi kekerasan. “Statement Prabowo yang menuduh demonstran ini bagian dari makar dan terorisme, menurut saya sangat berbahaya dan bertentangan dengan pernyataan dia yang menjamin kebebasan berekspresi,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto sendiri, sehari sebelumnya, menyampaikan peringatan keras dari Istana. Ia menegaskan pemerintah menghormati aspirasi rakyat yang murni, tetapi memberi sinyal adanya “gejala tindakan makar dan terorisme” di balik kerusuhan. Pernyataan itu kian menajamkan perdebatan, apakah negara sedang menjaga ketertiban, atau justru mereduksi kebebasan rakyat?
Gelombang demonstrasi Agustus 2025 mungkin akan dikenang bukan hanya karena nyawa Affan yang melayang, melainkan juga karena bayangan lama kerusuhan kembali menghantui. Antara aspirasi dan provokasi, batasnya kian kabur. Yang pasti, sejarah mencatat bahwa ketika rakyat turun ke jalan, suara mereka terkadang tak pernah berdiri sendiri, selalu ada tangan yang berusaha menunggangi.(RED)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…