CALANG pernah dijanjikan menjadi kota hijau. Dalam pidato pelantikannya, Bupati Safwandi dengan lantang menyebut kata-kata rapi, modern, nyaman, dan hijau di hadapan Gubernur Muzakir Manaf. Visi itu bukan sekadar janji politik, melainkan kompas moral sebuah kota kecil yang pernah bangkit dari reruntuhan tsunami. Namun kini, sebuah babak baru datang mengetuk, dimana Pelabuhan Calang hendak dijadikan pintu ekspor batubara. Dari bibir pantai yang semestinya menghadirkan sejuknya udara laut, kini masyarakat dihadapkan pada bayangan tumpukan hitam yang menganga, debu yang beterbangan, dan truk-truk tambang yang berbaris melewati jalan utama kota.
Di atas kertas, rencana ini tampak menjanjikan. Ekspor batubara adalah bahasa pertumbuhan, investasi, dan peluang pendapatan daerah. BUMD Aceh Jaya bahkan disebut sudah menyiapkan lahan untuk stockpile, sementara perusahaan rekanan tambang mengendalikan hauling hingga bongkar muat. Tapi di balik narasi ekonomi itu, ada pertanyaan besar yang tak bisa disapu seperti debu di permukaan meja, apakah janji hijau itu akan bertahan, atau justru luntur di hadapan “prosperitas hitam”?
Ilmu rekayasa jalan memberi gambaran pahit. Dalam hukum kuasa empat atau fourth power rule, setiap kenaikan sepuluh persen beban sumbu kendaraan bisa meningkatkan kerusakan jalan hingga 46 persen. Artinya, sebuah truk tambang yang melintas penuh muatan dapat merusak aspal setara ribuan mobil kecil. Wikipedia bahkan memberi contoh ekstrem berupa satu truk bisa berdampak sama dengan 15.000 mobil pribadi. Maka, ketika puluhan hingga ratusan truk batubara melintas setiap hari, jalan Calang yang selama ini menjadi nadi warga akan ambrol lebih cepat daripada janji yang sempat diucapkan. Pertanyaannya, siapa yang akan menanggung ongkosnya? Apakah perusahaan tambang, atau APBD yang dikuras dari pajak rakyat?
Soal debu, literatur ilmiah berbicara lebih keras daripada pidato politik. Penelitian di Palembang menunjukkan bahwa konsentrasi debu batubara, terutama partikel halus PM2.5 dan PM10, sering melampaui ambang aman WHO. Komposisinya didominasi unsur silika, aluminium, sulfur, dan besi, material yang bagi paru-paru adalah duri. WHO dan IARC sudah mengklasifikasikan partikel ini sebagai karsinogen Grup 1, artinya terbukti memicu kanker pada manusia. Studi kohort Eropa, ESCAPE, mencatat bahwa peningkatan hanya 10 mikrogram per meter kubik PM2.5 dapat menaikkan risiko kanker paru hingga sembilan persen, sementara PM10 bahkan mencapai 22 persen. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan potret risiko yang bisa dialami anak-anak Calang setiap kali menghirup udara yang bercampur debu dari stockpile.
Dan di sinilah masalah klasik Indonesia muncul, AMDAL. Undang-Undang 32 nomor 2009 menempatkan AMDAL sebagai instrumen wajib untuk proyek berisiko tinggi. Namun dalam praktik, AMDAL sering hanya ritual administratif. Dokumen disusun terburu-buru, disahkan, lalu dilupakan di laci. Jika Pelabuhan Calang benar-benar hendak menjadi gerbang batubara, maka AMDAL harus dijadikan instrumen substantif yang disusun independen, transparan, melibatkan akademisi dan masyarakat sejak awal. Tanpa itu, apa yang disebut mitigasi hanya akan menjadi catatan manis di atas kertas, sementara debu nyata menempel di paru-paru warga.
Visi Safwandi untuk menjadikan Calang sebagai kota hijau seharusnya menjadi pagar utama. Kota hijau bukan hanya pohon di median jalan atau taman di alun-alun. Kota hijau adalah sistem dimana jalan yang tidak cepat hancur oleh beban tambang, udara yang bisa dihirup tanpa takut kanker, pesisir yang tidak tercemar air limpasan batubara, dan ruang publik yang benar-benar nyaman untuk hidup. Jika semua itu dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi instan, maka janji hijau akan berubah menjadi ironi hitam.
Calang memang bisa menjadi gerbang kemakmuran, tetapi pertanyaannya selalu sama yaitu kemakmuran untuk siapa? Jika keuntungan hanya dinikmati segelintir pelaku usaha, sementara biaya sosial dan lingkungan ditanggung masyarakat, maka yang disebut pembangunan hanyalah sandiwara yang berakhir dengan tragedi. Jalan-jalan berlubang, udara penuh debu, dan ruang hijau yang tergerus hanyalah penanda bahwa kota hijau yang dijanjikan telah berubah menjadi kota hitam.
Safwandi kini berada di persimpangan sejarah kecil yang bisa dikenang sebagai bupati yang berani menolak jalan pintas demi menjaga janji hijaunya, atau justru sebagai pemimpin yang menukar napas segar rakyatnya dengan asap keuntungan sesaat. Pilihan itu tidak sederhana, tapi jelas yaitu Calang berhak untuk hijau, bukan berdebu.***
Penulis : Sanusi (Jurnalis dan Pemerhati Sosial Politik Aceh Jaya)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…