Categories: Daerah

Jalan di Aceh Barat Rusak, Diduga Akibat Hauling Batu Bara PT AJB

ACEH BARAT_ Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Ramli SE, meninjau ruas jalan aktivitas hauling  batu bara PT Agrabudi Jasa Bersama (AJB) di beberapa desa, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Dalam tinjauannya, ditemukan beberapa titik ruas jalan rusak parah akibat dilalui truk hauling. 

“Aktivitas hauling PT AJB di Aceh Barat semakin memprihatinkan. Sebab, terdapat enam desa mengalami kerusakan jalan, rusaknya itu seperti berlubang dan dari jalan aspal sekarang menjadi jalan kerikil,” kata Ramli SE, Selasa, 23 April 2024.

Ia menilai kerusakan jalan terjadi, akibat truk hauling dipaksakan membawa batu bara melebihi batas tonase angkutan. Menurutnya, tonase angkutan batu bara yang dibawa itu seharusnya 8 ton, ternyata dibawa seberat 10 ton.

“Kami turun kembali hari ini karena pertama sekali banyak laporan masyarakat. Sebelumnya kami juga sering melakukan peninjauan serta memberikan peringatan kepada pihak perusahaan dan dinas terkait Pemkab Aceh Barat, tapi tidak ada tindakan lanjut untuk memperbaiki jalan,” ujarnya.

Adapun beberapa desa yang mengalami kerusakan jalan, antaranya, Desa Meunasah Rayeuk, Muko, Palimbungan dan Blang Geunang. Muko salah satu desa paling parah mengalami kerusakan jalan.

“Panjang ruas jalan yang rusak di Desa Muko sekitar 200 meter. Kerusakan parah pada jalan di desa-desa ini, akibat sudah diberikan izin aktivitas hauling oleh Pj Bupati Aceh Barat,” bebernya.

Terkait persoalan jalan rusak dan berdebu akibat truk _hauling_ melintas, Ramli menyatakan untuk menyampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pansus. Ia juga meminta petanggungjawaban dari Pj Bupati Aceh Barat.

Pun demikian, Ramli akan meneruskan hasil Pansus kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, agar dapat dievalusi dan ditindak lanjuti persoalan yang tak kunjung usai ini.

“Pertanggungjawaban kami minta kepada Pj Bupati karena sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk memperbaiki jalan rusak, padahal sudah beberapa kali diadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak perusaahaan dan eksekutif, tapi tidak diperbaiki juga,” pungkasnya.(AF)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago