Ini Penyebab Penerapan Qanun KTR Belum Maksimal di Banda Aceh

BANDA ACEH_ Belum maksimalnya penerapan qanun KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Banda Aceh terlihat dari rendahnya persentase tingkat kepatuhan KTR. Direktur Eksekutif Aceh Institute, Muazzinah, menyebutkan belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggar menjadi salah satu penyebabnya. 

“Tingkat kepatuhan rendah, karena tidak adanya sanksi berbeda dengan negara-negara lain. Namun kita juga tidak bisa menjalankan sanksi sebelum warga diberi pemahaman lebih dahulu,” Ujar Muazzinah saat Media Breafing Survey Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok Kota Banda Aceh, Sabtu, 27 April di Banda Aceh.

Muazzinah menyebutkan pemahaman warga yang masih kurang terhadap KTR ditandai masih banyaknya orang-orang yang merokok meski ditempat tersebut terpasang striker KTR. 

“Tingkat pemahaman perokok misalnya, ketika melihat striker dilarang merokok, seolah dilarang merokok,” Katanya. 

Lebih lanjut kata Muazzinah, selain faktor belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggar, tingkat pemahaman warga terkait KTR, ada perusahaan rokok di Aceh juga menjadi salah satu kendala.

“Adanya perusahaan rokok di Aceh, iklan- iklan rokok yang sangat banyak. Ini juga mempengaruhi tingkat kepatuhan rokok di Banda Aceh, ” kata Muazzinah. 

Sementara itu, Heru Syah Putra, selaku Projeck Administrator The Aceh Institute mengatakan berdasarkan hasil penelitian terbaru tingkat kepatuhan masyarakat kota Banda Aceh, untuk tidak merokok di ruang publik yang sudah ditetapkan sebagai KTR meningkat sebesar 100 persen, dari 21,1 persen pada tahun 2019 naik menjadi 45,3 persen pada tahun 2023.

“Kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk tidak merokok pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh telah meningkat, namun persentasenya masih rendah, ” Katanya. 

Salah satu advokasi yang dilakukan oleh The Aceh Institute yaitu pemasangan striker KTR, mengedukasi masyarakat non perokok maupun perokok, untuk tetap menghargai KTR dan terus akan mendorong kota dan kabupaten yang belum memiliki Qanun KTR, untuk segera mengesahkan. 

“Dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh, hanya Kabupaten Pijay, yang belum memiliki qanun KTR, untuk Kota Banda Aceh, sebagai Ibukota Provinsi Aceh untuk menjadi row model, bagi pelaksana qanun KTR di Aceh,”ujarnya.(ER)