MEULABOH – Ketika tanah bukan sekadar hamparan lahan, tetapi tempat menggantungkan hidup dan warisan keluarga, penolakan terhadap aktivitas perusahaan pertambangan menjadi lebih dari sekadar perbedaan kepentingan. Itulah yang kini dirasakan masyarakat Kecamatan Samadua, Aceh Selatan.
Dukungan terhadap perjuangan warga pun datang dari Ikatan Mahasiswa Pemuda Samadua (IMPAS) yang sedang menempuh pendidikan di Meulaboh, Aceh Barat. Mereka menyatakan siap berdiri bersama masyarakat Samadua yang menolak kehadiran perusahaan pertambangan di wilayah tersebut.
Ketua IMPAS Meulaboh, Putra Rahmadin, mengatakan sikap warga bukan lahir dari kepentingan politik maupun tekanan pihak tertentu. Menurut dia, penolakan tersebut merupakan suara murni masyarakat yang khawatir ruang hidup dan sumber penghidupan mereka berubah dan terancam akibat kehadiran perusahaan pertambangan.
“Sebagai representasi mahasiswa dan pemuda Samadua di perantauan Meulaboh, kami berdiri bersama orang tua dan saudara-saudara kami di kampung halaman. Kami memberikan dukungan moral sepenuhnya terhadap aksi penolakan ini,” tegas Putra, Kamis (20/8/2026).
Bagi warga, persoalannya bukan semata-mata soal hadir atau tidaknya perusahaan. Ada kekhawatiran yang jauh lebih mendasar, yaitu bagaimana nasib kebun, sumber air, lingkungan, dan mata pencaharian masyarakat dan bagaimana dengan masa depan generasi Samadua. Di berbagai tempat di Indonesia, dapat jelas terlihat, kehadiran perusahaan tambang sudah terbukti hanya manis di awal dan berakhir kepada kepiluan bagi rakyat setempat.
Pergunungan Wilayah Samadua selama ini menjadi ruang hidup masyarakat yang menggantungkan ekonomi dari sektor perkebunan. Pala, durian, dan nilam bukan sekadar komoditas bernilai ekonomi, tetapi bagian dari kehidupan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Karena itu, IMPAS menilai setiap rencana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam harus mempertimbangkan suara masyarakat yang tinggal dan bergantung langsung pada wilayah tersebut.
Ketika Investasi Berhadapan dengan Ruang Hidup Warga
IMPAS menyebut kekhawatiran masyarakat berkaitan dengan rencana aktivitas PT Bersama Sukses Mining (PT BSM) dan PT Mineral Mega Sentosa (PT MMS). Warga menilai kehadiran aktivitas perusahaan pertambangan sangat berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan sekaligus memutus mata rantai ekonomi perkebunan.
Putra menegaskan, pembangunan tidak seharusnya hanya dihitung berdasarkan nilai investasi. Ada harga sosial dan ekologis yang juga harus diperhitungkan ketika sebuah wilayah dieksplorasi dan wksploitasi.
Menurut dia, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sangat perlu mendengar suara masyarakat secara utuh sebelum mengambil keputusan yang menyangkut masa depan ruang hidup warga.
Sebab, ketika lingkungan rusak, pemulihannya tidak selalu mudah. Begitu pula ketika sumber penghidupan masyarakat hilang, uang kompensasi tidak serta-merta mampu menggantikan kehidupan yang telah dibangun selama ini.
IMPAS juga mengaitkan perjuangan masyarakat dengan nilai keagamaan. Mereka mengingatkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kewajiban manusia menjaga bumi dan mencegah kerusakan.
Dalam Al-Qur’an Surah Al-A’raf ayat 56 disebutkan larangan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.
Bagi IMPAS, pesan tersebut menjadi pengingat moral bagi semua pihak bahwa alam bukan sekadar sumber bahan mentah yang dapat dieksploitasi. Tanah, air, hutan dan perkebunan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang harus dijaga keberlanjutannya.
“Menjaga kelestarian alam, sumber air, dan ruang kelola masyarakat adalah bagian dari amanah keimanan,” kata Putra.
IMPAS berharap pemerintah tidak melihat penolakan warga sebagai hambatan bagi investasi. Sebaliknya, aspirasi tersebut perlu dipandang sebagai peringatan dini dari masyarakat yang paling dekat dengan wilayah yang akan terdampak.
Pada akhirnya, persoalan Samadua bukan hanya tentang perusahaan tambang. Ini tentang pilihan pembangunan, apakah investasi harus berjalan dengan mengorbankan kekhawatiran masyarakat, atau pembangunan justru memastikan warga tetap menjadi pemilik masa depan di tanah kelahirannya.
IMPAS memilih berdiri di sisi warga.
Mereka berharap Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Selatan mengutamakan keselamatan ruang hidup masyarakat Samadua serta memastikan setiap kebijakan tidak mengabaikan suara rakyat.
Sebab bagi masyarakat yang lahir, tumbuh, dan menggantungkan hidup di sana, kehilangan tanah bukan sekadar kehilangan tempat berpijak. Itu bisa berarti kehilangan warisan, penghidupan, bahkan masa depan anak cucu.
“Kami menghimbau semua masyarakat Samadua, mari kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar mengetuk hati para pemimpin kita agar menggunakan kekuasaannya untuk memperjuangkan nasib masyarakat bukan sebatas mencari keuntungan dengan membela perusahaan, jika memang hatinya(para pemimpin) memang sudah mati, tak bisa lagi diketuk dengan suara rakyat, maka mari kita tetap berikhtiar menolak perusahaan tambang sembari menyerahkan segalanya kepada Allah yang maha menentukan,” ujarnya.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…