ICW dan KontraS Datangi KPU Minta Informasi soal Sirekap Pemilu 2024

JAKARTA_ Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan permohonan informasi soal masalah Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan oleh Pengampu Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha saat menyambangi Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/2).

“Permohonan informasi mengenai Sirekap kami ajukan yang meliputi dokumen pengadaan, dokumen anggaran, dan juga daftar kerusakan yang pernah terjadi di Sirekap,” ujar Egi.

Egi menjelaskan permohonan informasi tersebut berlandaskan dari kegelisahan terkait persoalan Sirekap dan KPPS yang kini tengah jadi sorotan publik. Ia menyebut upaya permohonan informasi ini dilakukan agar pihaknya dapat memeriksa apakah proses Sirekap telah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Selain itu, Egi mengatakan pihaknya ingin mendalami dokumen terkait Sirekap karena ingin memeriksa adanya tidaknya kecurangan atau manipulasi yang terjadi melalui Sirekap.

Singgung anggaran sirekap

Tak hanya itu, anggaran Sirekap pun turut disinggung. Egi mengatakan mestinya semua anggaran sekecil apapun dipublikasikan apabila KPU memiliki semangat keterbukaan dan transparansi.

“Publik sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap. Tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu (anggaran) itu, itu kan ironis sebetulnya,” ucap Egi.

Lebih lanjut, Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS Rozy Brilian menyoroti puluhan KPPS yang meninggal dunia. Rozy mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa ada 94 petugas KPPS yang meninggal dunia dan lebih dari 4 ribu petugas dinyatakan sakit.

Ia pun meminta KPU agar transparan terkait alasan di balik kematian para anggota KPPS tersebut. Ia sempat menyinggung fenomena kematian ratusan KPPS pada 2019 silam. Ia menilai jika alasan di balik tumbangnya petugas KPPS pada Pemilu 2024 itu karena kelelahan, maka KPU dinilai tidak melakukan perbaikan signifikan dari pemilu sebelumnya.

Rozy menyampaikan pihaknya juga menagih KPU untuk terbuka kepada publik mengenai kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya.

Adapun di lapangan, Ia mengungkap bahwa para petugas KPPS ikut terlibat dalam berbagai kecurangan yang ada di TPS. Namun, dia tak memberikan informasi yang detail mengenai berapa banyak petugas KPPS yang terlibat ataupun lokasi TPS yang dimaksud.

“Nah kecurangan-kecurangan ini jumlahnya sangat banyak, sangat besar, dilakukan oleh petugas KPPS. Dan itu yang coba untuk kita tagih kepada KPU informasi-informasi soal ini,” kata Rozy.

Rozy mengaku mencoba bertanya kepada KPU apakah anggota KPPS mendapat perlindungan hukum dan fisik terkait ledakan bom di rumah KPPS yang berlokasi di Pamekasan, Jawa Timur.

Lebih lanjut, mereka mengaku akan menunggu surat balasan dari KPU dalam jangka yang waktu yang berlaku di aturan, yakni tiga hari. Jika KPU tak kunjung memberikan jawaban dalam jangka waktu itu, maka ICW dan KonstaS akan mengajukan surat keberatan.[CNN]