Honorer Dan Impian Menjadi PPPK

ACEH SELATAN – Tahun 2024, pemerintah kabupaten Aceh Selatan hanya menyediakan 100 formasi untuk Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK). Itupun dibagi kedalam 3 (tiga) kategori antara lain 41 tenaga guru, 32 tenaga teknis dan 27 tenaga kesehatan. Tentu saja, kebijakan pemerintah daerah ini ada pro dan kontranya karena ketersediaan formasi yang sangat terbatas.

Sebab, jika dibandingkan dengan jumlah tenaga honorer yang ada di Kabupaten Aceh Selatan yang di sinyalir ribuan orang, tentu penerimaan PPPK harus sebanding dengan jumlah tenaga honorer yang ada. Tapi, aturannya tidak demikian, pemerintah daerah dalam membuka penerimaan PPPK harus memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Disisi lain, para tenaga honorer yang sudah mengabdi lebih dari 5 (lima) tahun merasa sudah layak untuk diangkat menjadi PPPK. Apalagi, yang sudah berusia 35 tahun keatas, harapan satu-satunya hanyalah menjadi PPPK, sebab untuk menjadi ASN tidak bisa lagi karena sudah termakan usia.

Di Aceh Selatan misalnya, seribuan (bukan ribuan) tenaga honorer yang berbakti di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Yulidin Awai (RSUDYA) melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar diangkat dan diprioritaskan menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes bagi yang telah mengabdi diatas 5 tahun. Tuntutan lainnya, buka formasi Nakes dan angkat seluruhnya sebagai ASN PPPK.

Yang tak kalah menariknya adalah, meminta kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pengangkatan seluruh honore tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bernaung dibawah Dinas Kesehatan dan RSUDYA. Tuntutan berikutnya, tenaga honorer yang belum terdata di database BKN yang mengabdi minimal 2 tahun untuk didata ulang kembali.

Begitupun, pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran seluruh tenaga honorer di bawah Dinas Kesehatan dan RSUDYA sebelum diangkat menjadi PPPK. Dan terakhir, tolak honorer sesuai dengan pasal 66 UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebelum R2 dan R3 diangkat menjadi PPPK.

Terlepas dari semua tuntutan diatas, namun yang menjadi persoalan dikemudian hari adalah, apakah pemerintah kabupaten Aceh Selatan mampu untuk memenuhi tuntutan para honorer tersebut. Disi lain, kondisi keuangan daerah saat ini yang sekarat tentu menjadi kendala dalam mewujudkan impian para honorer tersebut agar segera diangkat menjadi PPPK.

Lalu, bagaimana dengan tenaga honorer yang berbakti di instansi lainnya serta para guru yang juga memiliki impian dan cita cita yang sama ingin diangkat menjadi PPPK. Andaikan tuntutan mereka juga sama dengan yang diminta oleh para tenaga honorer kesehatan yang melakukan unjuk rasa kemarin. Tentu, ini juga akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengambil kebijakan terkait dengan formasi PPPK pada tahun 2025 dan tahun tahun selanjutnya.

Seharusnya, Pemerintah Daerah menjelaskan kepada para honorer yang saat ini mengabdi dan bekerja di berbagai instansi dalam Kabupaten Aceh Selatan agar bersabar dan memahami tentang aturan dan prosedur pengangkatan PPPK di seluruh Indonesia. Bahwa, kondisi ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, namun juga di daerah lainnya di Aceh dan Indonesia pada umumnya.

Dan untuk para honorer yang sudah menyampaikan aspirasi nya, kita berikan apresiasi, sehingga dengan demikian pemerintah daerah lebih peduli dengan kondisi para tenaga honorer khususnya tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat baik di puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah Yulidin Awai (RSUDYA).|HS