BANDA ACEH – Sejak awal Agustus 2025, wajah pesisir Aceh muram. Udang vaname, komoditas ekspor andalan yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi ribuan keluarga, kini hanya dihargai setara ongkos makan siang. Di meja pembeli, harga udang ukuran 30 ekor per kilogram yang pada tabel Medan tercatat Rp74 ribu, ambruk menjadi Rp58 ribu hingga Rp60 ribu. Lebih ironis, di tingkat tambak, para petambak terpaksa melepas panennya dengan penurunan harga Rp17 ribu sampai Rp14 ribu per kilogram.
Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, menyebut situasi ini sebagai “bencana ekonomi” bagi masyarakat pesisir. “Petambak bukan hanya kehilangan keuntungan, tapi menanggung kerugian ratusan juta bahkan miliaran rupiah per siklus panen. Mereka tidak lagi bicara soal untung rugi, melainkan soal bertahan hidup,” ujarnya, Senin, 9 September 2025.
Masalah bermula ketika ekspor udang beku Indonesia ke Amerika Serikat dihentikan sementara. Negeri Paman Sam selama ini menyerap lebih dari separuh udang Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan, sepanjang 2024 nilai ekspor udang mencapai USD 2,15 miliar. Sebanyak 65,3 persen atau setara USD 1,4 miliar di antaranya masuk ke pasar AS. Tren serupa berlanjut pada Januari-Mei 2025, dengan nilai ekspor USD 820 juta dan 62 persen di antaranya tetap bergantung pada Amerika. Ketika pasar itu macet karena alasan regulasi pangan dan sengketa dagang, efek domino langsung mengguncang tambak-tambak di Aceh.
Masady menilai kegamangan pemerintah memperparah situasi. Ia menyebut, petambak kini menghadapi dilema: menjual dengan harga murah atau menanggung kerugian lebih besar karena biaya pakan dan perawatan terus berjalan. Salah satu pabrik besar di Medan yang biasa menjadi tumpuan pembelian berhenti beroperasi, sementara pabrik lain dengan kapasitas terbatas tak mampu menutup kebutuhan pasar. “Ini potret rapuhnya industri kita. Aceh yang punya potensi besar justru terjebak dalam struktur pasar tunggal yang mudah runtuh,” katanya.
Masady mendesak pemerintah pusat dan daerah tidak sekadar menunggu normalisasi ekspor. Menurutnya, langkah cepat berupa penetapan harga dasar, subsidi darurat, hingga pembukaan pasar alternatif harus segera ditempuh. Masady juga mengingatkan perlunya membangun industri pengolahan di Aceh agar komoditas tidak sepenuhnya bergantung pada pabrik di luar daerah. “Kita bicara tentang ribuan keluarga. Kalau petambak jatuh, ekonomi pesisir ikut rubuh,” ujarnya.
Krisis ini sekaligus membuka kembali perdebatan lama, bagaimana strategi Indonesia mengelola komoditas perikanan unggulannya. Sebagai produsen udang terbesar kedua di dunia setelah Ekuador, Indonesia seharusnya punya daya tawar yang lebih kokoh. Namun berbeda dengan Ekuador yang sukses menekan biaya produksi dan menyebar pasar ke Asia, Eropa, dan Timur Tengah, udang Indonesia masih terlalu bergantung pada satu pasar. Akibatnya, gejolak politik dagang di Washington langsung menjalar hingga ke tambak-tambak kecil di Pidie, Aceh Utara, hingga Barat Selatan Aceh.
Masady menegaskan, persoalan ini adalah alarm keras. Jika pemerintah tidak segera hadir, Aceh bisa kehilangan salah satu penopang utama ekonominya. “Ini bukan sekadar soal ekspor yang macet, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Pemerintah harus bergerak sekarang, sebelum semuanya terlambat,”katanya.(Red)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…