SUBULUSSALAM – Meski haknya tersampingkan, ternyata para dokter (dr) spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Subulussalam.
Sebelumnya, para dr spesialis RSUD setempat, melakukan aksi mogok kerja, menuntut insentif nya selama 4 (Empat) bulan di tahun 2023 dibayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.
Tidak hanya Insentifnya saja yang di perjuangkan para dr spesialis di rumah sakit daerah Subulussalam itu. Melainkan, mereka memprioritaskan pembayaran honorarium seluruh tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di RS itu.
dr Risdhyanty menyambung penyampaian dr Arief Hidayat mengatakan para dr spesialis di RSUD tersebut, merupakan para pencari uang untuk Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.
“Ini semua orang-orang yang pencari uang untuk Daerah ini,” sampai dr Risdhyanty, sembari menunjukan ke arah dr yang lain, Selasa, 2 Januari 2024.
Dihadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam dan Pemerintah setempat, dr Risdhyanty menjelaskan pada tahun 2014 uang rumah sakit hanya sebesar Rp 500 juta rupiah.
“Itulah yang di putar-putarkan sebelum menjadi BLUD, dan kini pendapatan rumah sakit ini mencapai 4,5 Miliar,” ujar dr Risdhyanty.
dr Risdhyanty pun mengatakan alasannya untuk menuntut insentif tersebut. Awal masuk ke rumah sakit tersebut, jelas tertuang dalam dokumen perjanjian bahwa dr spesialis menerima insentif yang sesuai dan layak.
“Itu jelas perjanjiannya dengan Dinas Kesehatan Aceh dan Komite BRR yang di sepakati oleh Pj Walikota masa itu,” cetus dr Risdhyanty.
Ia juga mengatakan alasan para dr spesialis untuk menerima insentif tersebut. Ternyata, dr spesialis itu tidak pernah ada hentinya untuk terus belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan yang berkelanjutan, itu dilakukan setiap tahunnya sebagai dr spesialis.
“Dulu ada dana Bimtek yang cukup untuk membantu pendidikan kami, kini sama sekali tidak ada. Inilah alasan para dr spesialis malas kembali ke daerah, karena di daerah ini tidak ada Rumah Sakit Swasta, jika dikota besar sangat mudah untuk mendapatkan pendidikan itu, karena biayanya sangat mahal,” jelas dr Risdhyanty.
Disambung dr Arief Hidayat, pihaknya akan terus melakukan kegiatan mogok kerja, sebelum Insentif dr Spesialis, Honorarium Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang lainnya di bayar oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam. (JD)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…