Categories: Opini

Hadiri HUT Gerindra, Reda Dinilai Halalkan Segala Cara Demi Kursi Jaksa Agung

SEBAGAI pejabat institusi hukum dan menyandang gelar professor, tentunya Jaksa Agung Muda Intelijen Redha Manthovani, sangat menguasai aturan dan perundang-undangan, tapi kenyataannya tidak demikian, Reda tabrak UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan menghadiri acara HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2). 

Reda beralasan kehadirannya karena diutus, sebagai pejabat Korps Adhyaksa yang mewakili Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Keterangan Reda tersebut justru menyudutkan Jaksa Agung yang dipandang miskin pengetahuan hukum. Betapa memprihatinkan, jika para pejabat hukum sekelas Reda gagal paham soal aturan dan hukum. 

Tidak heran jika public semakin muak terhadap pejabat hukum yang melanggar hukum.

Jamintel Reda juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termuat dalam beberapa pasal di PP dan UU ASN.

Perlu diketahui, ada aturan yang melarang ASN termasuk Jamintel, untuk hadir pada kegiatan partai politik. Belum lagi dugaan pidana korupsi yang melibatkan Reda Manthovani, dalam kasus lelang pengadaan peralatan intelijen di Kejagung dengan nilai proyek Rp 5,78 Triliun.

Tampaknya ambisi Reda untuk menduduki kursi Jaksa Agung, telah mengalahkan akal sehatnya, bahkan mengabaikan martabatnya sebagai pejabat penegak hukum. Mungkin Reda merasa memiliki backup saudaranya yang saat ini sedang naik pamornya. Sikap arogansi Reda, seakan tidak tersentuh hukum, dia pamerkan video kehadirannya pada acara HUT Gerindra di instagram miliknya. Reda adalah profil pejabat di negara-negara yang sakit.

Jika saja jabatan Jaksa Agung diduduki oleh sosok pejabat yang menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan Jaksa Agung, dapat dipastikan upaya penegakan hukum di negeri ini semakin carut marut. Dihadapkan oleh semakin terpuruknya citra aparat penegak hukum di Indonesia, presiden Prabowo dalam menentukan calon Jaksa Agung, kali ini ditantang untuk bersikap sebagai negarawan yang bertindak semata-mata untuk kepentingan kemaslahatan bangsa dan Negara, bukan lagi mengedepankan kepentingan kekuasaan politik praktis maupun kepentingan sektoral lainnya.  

Rakyat Indonesia sudah ikhlas dimiskinkan, tapi jangan biarkan rakyat terus menerus tersisih secara hukum, karena akumulasi kemarahan rakyat, tidak akan terbendung oleh sehebat apapun kekuatan penguasa.

Opini oleh : Sri Radjasa MBA

_Penulis adalah Pemerhati Intelijen_

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago