ABDYA – Di pinggir aliran sungai di Desa Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Aceh Barat Daya, suara ekskavator terdengar saban hari. Truk-truk pengangkut batu gajah melintas tanpa henti, meninggalkan debu dan jejak ban di jalan kabupaten. Tak ada papan izin, tak ada pengawasan. Tapi semua berjalan lancar. Dari tambang ilegal itulah, material dikabarkan mengalir ke proyek pemecah ombak di Desa Panjang Baru, Kecamatan Susoh, dimana proyek yang dibiayai dari uang negara lewat APBN.
Bagi publik, ini bukan sekadar soal tambang. Ini soal bagaimana hukum di Aceh bisa tunduk pada kekuasaan. Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (KOMPAK) menuding ada permainan kotor di balik mulusnya operasi galian C tanpa izin itu. “Proyek pemerintah tidak boleh mengandalkan hasil kejahatan lingkungan,” kata Koordinator KOMPAK, Saharuddin melalui keterangan tertulis, Kamis 9 Oktober 2025.
Menurut KOMPAK, pembiaran ini tidak berdiri sendiri. Ada aroma kekuasaan yang kental. Salah satu rekanan proyek disebut memiliki hubungan keluarga dengan seorang anggota DPR RI. Dugaan ini yang membuat aparat memilih bungkam. “Kalau benar ada hubungan darah dengan pejabat pusat, apakah hukum harus berhenti bekerja? Ini bukan kerajaan,” ujar Saharuddin tajam.
Di lapangan, warga menyaksikan aktivitas tambang berlangsung tanpa ragu. Aliran air sungai mulai keruh, lereng hutan teriris, dan lubang-lubang tambang terbuka tanpa reklamasi. Seolah hukum hanya penonton. Di kantor pemerintahan, pejabat proyek memilih diam. Di kepolisian, laporan masyarakat seperti tenggelam dalam tumpukan berkas.
KOMPAK menyebut situasi ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Hukum yang mestinya melindungi rakyat, justru melayani kepentingan ekonomi dan politik. “Hukum di Abdya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” kata Saharuddin.
Ia mengingatkan, Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyebut sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi di lapangan, rakyat hanya kebagian kerusakan.
Bagi KOMPAK, kasus ini adalah ujian moral bagi Kapolda Aceh. “Kapolda harus membuktikan hukum tidak bisa dibeli oleh relasi kekuasaan,” tegas Saharuddin. Ia mendesak agar Kapolda turun langsung ke lokasi, menghentikan aktivitas galian, dan menindak siapa pun yang terlibat dari pelaku di lapangan bahkan sampai pejabat yang melindungi.
KOMPAK berencana melaporkan kasus ini ke Mabes Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jika penegakan hukum di Aceh terus mandek. “Kalau hukum di Aceh tak bergerak, kami pastikan hukum di tingkat nasional akan bicara,” katanya.
Kasus tambang ilegal di Abdya sejatinya bukan baru. Tapi kali ini, polanya lebih berani, lebih terang-terangan. Proyek negara dibangun dari hasil pelanggaran. Aparat diam. Pejabat pura-pura tidak tahu. Dan rakyat kembali menjadi korban.
Di tepi tambang Kuta Jeumpa, batu-batu gajah terus diangkut tiap hari. Sungai berubah warna, pohon-pohon ditebang. Hukum hanya menjadi gema yang makin pelan terdengar. Di tengah situasi itu, publik menunggu satu hal sederhana yaitu keberanian.
“Apakah Kapolda Aceh berani menegakkan hukum melawan kekuasaan, atau justru ikut larut dalam sunyi pembiaran? Di Abdya, hukum sedang menunggu nyalinya sendiri,”pungkasnya.(RIL)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…