Categories: Daerah

Fraksi Golkar Bongkar Praktik Plt di Subulussalam: Soroti Tiga Dinas Strategis, Minta Wali Kota Bertanggung Jawab

SUBULUSSALAM – Fraksi Partai Golkar di DPRK Subulussalam menyampaikan kritik tajam terhadap penempatan sejumlah pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam. Dalam rapat paripurna yang digelar Senin, 4 Agustus 2025. Fraksi Golkar menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pandangan akhir Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Hasbullah, SKM, MK, menyoroti penunjukan PLT di tiga dinas strategis, yakni:

  • Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD);
  • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  • Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan.

Menurut Fraksi Golkar, terdapat indikasi pelanggaran prosedur dalam penunjukan Plt, seperti penempatan ASN yang tidak memiliki jabatan eselon definitif, atau ASN yang dibebastugaskan dari jabatan sebelumnya demi mengisi posisi Plt.

Fraksi menilai tindakan ini bertentangan dengan prinsip good governance serta melanggar ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.

Hasbullah menegaskan bahwa pengangkatan plt seharusnya mengacu pada golongan kepangkatan dan jenjang jabatan, kesesuaian latar belakang pendidikan, serta Kompetensi teknis sesuai dengan posisi yang diemban.

Lanjut Hasbullah, Fraksi Golkar mengingatkan Pemerintah Kota Subulussalam agar tidak mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2019 yang menyatakan bahwa Seorang ASN tidak boleh dibebaskan dari jabatan definitifnya hanya untuk menjadi Plt dan Penunjukan PLT hanya dapat dilakukan pada jabatan setingkat atau satu tingkat lebih tinggi, dan di unit kerja yang sama.

Fraksi Golkar mengingatkan bahwa praktik semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan akuntabilitas birokrasi, dan membuka celah bagi praktik non-merit yang merugikan sistem pemerintahan.

“Penempatan pejabat harus menjunjung tinggi asas keterbukaan, kecermatan, dan kepastian hukum. Kami meminta Wali Kota Subulussalam untuk memberikan penjelasan terbuka atas kebijakan ini,” tegas Hasbullah.

Hasbullah menutup pandangan Fraksi Golkar dengan menegaskan komitmen untuk menjaga integritas birokrasi yang profesional, adil, dan berbasis kinerja. Mereka meyakini bahwa hanya dengan tata kelola yang transparan dan sistem meritokrasi yang kuat, Subulussalam dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.(JA)

  •  

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago