BANDA ACEH – Ketua umum Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA), M Jasdy meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan penipuan yang mengatasnamakan Staf Ahli Kepresidenan.
Hal ini berawal dari kegiatan maulid akbar Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada 14 Desember 2023 di Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
Diacara tersebut, Pj Bupati mengundang Habib Lutfi (anggota Wantimpimpres), Menteri PUPR dan Dirjen Perhubungan.
Namun, yang hadir pada acara itu adalah seseorang yang mengaku sebagai Staf Ahli Presiden bidang Tata Negara dan Hukum yang Berinisial JP yang didampingi oleh Ketua LSM dengan inisial AD,” kata Jasdy kepada awak media dalam siaran persnya Sabtu, (16/12/2023).
“Saat ini kencang beredar pembicaraan hangat di kalangan pejabat dan masyarakat Abdya, bahwa saudara JP tersebut bukanlah Staf Ahli kepresidenan, hal ini sontak membuat heboh seluruh Masyarakat”.
Bagaimana tidak, saudara JP dan AD telah ikut berbagai kegiatan di Kabupaten Aceh Barat Daya mulai dari Maulid Akbar, panen raya padi dan peninjauan Teluk Surin yang didampingi langsung oleh Pj Bupati Darmansah,” ucap Jasdy.
Menurutnya, bahkan saat panen padi, seluruh unsur forkopimda ikut terlibat dalam acara tersebut. Oleh karena itu, Kami meminta agar APH mengusut tuntas dugaan penipuan ini.
Apalagi, kata Jasdy – mereka membawa nama lembaga kepresidenan, ini marwah lembaga negara. Kami minta APH untuk proaktif dan tidak pasif demi menjaga nama Presiden dan kehormatan Kabupaten Abdya.
Dari hasil investigasi, kami menemukan bahwa saudara JP dan AD pernah diduga terlibat kasus yang sama dengan mengatasnamakan Staf Ahli Presiden, dengan meminta sejumlah uang muka dan menjanjikan akan ada bantuan hibah dari APBN di Kabupaten Karimun beberapa waktu yang lalu.
“Ini modusnya hampir sama seperti di Abdya, bahkan kami mendapatkan kabar bahwa beberapa kepala SKPK dikumpulkan oleh Pj Bupati,” ucapnya.
Saat pertemuan tersebut, Pj Bupati dihadapan “Staf Ahli Presiden” diminta membuat proposal agar mendapat proyek-proyek dari APBN, serta para kepala desa dikumpulkan juga di pendopo tadi malam, dengan tujuan yang kami anggap tidak jelas.
Jasdy mengatakan, pada dasarnya Kami mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan oleh Pj Bupati untuk membangun daerah, namun kami ingatkan agar berhati-hati terhadap calo-calo proyek serta jangan sekali-kali “menjual” Abdya pada orang-orang yang tidak jelas asal muasalnya.
Seperti janji investor Arab yang akan berinvestasi di Teluk Surin sebesar Rp 10 Triliun, investor unggas yang akan membangun peternakan ayam dan bebek pada bekas PKS di Kecamatan Bahahrot dan lanjutan pasar modern, yang sampai hari ini tidak satu pun terealisasi,” ungkap Jasdy.
Namun demikian, Jasdy menyarankan kepada Pj Bupati Darmansah, untuk membangun Abdya bukan dengan cara “grop grop tajo” seperti yang sudah dilakukan selama ini, sehingga setiap aksi hanya menjadi mimpi dan memupus harapan masyarakat untuk perbaikan Abdya.
Seharusnya, lihat dulu potensi Abdya apa yang memungkinkan untuk dibuat dan juga beserta anggarannya. Selesai daripada itu, barulah memulai grand design dan perencanaan pogram yang matang.
Jangan langsung melompat-lompat dengan pencitraan membawa pulang investor, tapi hasilnya nihil, dan membuat masyarakat Abdya tambah kecewa,” tutup Jasdy.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…