Categories: Opini

Ekonomi Kerakyatan atau Retorika Kekuasaan

Gagasan ekonomi kerakyatan kembali menjadi mantra dalam perdebatan arah pembangunan Indonesia. Ia dihadirkan sebagai janji untuk mengoreksi dominasi pasar dan mengembalikan negara pada mandat konstitusionalnya, yaitu mengelola perekonomian demi kemakmuran rakyat. Dalam buku Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo Subianto merumuskan visi yang menekankan keberpihakan negara pada distribusi kesejahteraan, industrialisasi nasional, serta penguatan ekonomi rakyat.

Secara ideologis, gagasan ini nyaris tak terbantahkan. Ia memanggil kembali semangat Pasal 33 UUD 1945, menawarkan koreksi moral terhadap ketimpangan ekonomi, dan memberi harapan bahwa negara tidak menyerahkan nasib rakyat pada mekanisme pasar semata. Dalam suasana global yang penuh ketidakpastian, narasi seperti ini terasa relevan. Ia menghadirkan optimisme bahwa pembangunan dapat diarahkan bukan hanya pada pertumbuhan, tetapi pada keadilan.

Namun realitas ekonomi jarang tunduk pada retorika. Ia bergerak dalam statistik, dalam dinamika fiskal, dan dalam pengalaman sosial sehari-hari. Data resmi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kemiskinan nasional memang menurun menjadi sekitar 8 persen pada 2025, terendah dalam dua dekade. Rasio ketimpangan juga turun ke kisaran 0,37, menandakan distribusi pengeluaran sedikit membaik. Pada saat yang sama, ekonomi tumbuh sekitar 5 persen, dengan proyeksi serupa dalam beberapa tahun mendatang menurut lembaga internasional. Secara agregat, Indonesia tampak stabil.

Tetapi angka nasional selalu memiliki kecenderungan menyembunyikan kompleksitas di bawah permukaan. Ketimpangan kota-desa masih tajam; sebagian wilayah mengalami kenaikan kemiskinan; dan distribusi pengeluaran kelompok terbawah masih terbatas dibanding kelompok atas. Lebih dari itu, kedalaman kemiskinan menunjukkan sebagian masyarakat hidup hanya sedikit di atas garis minimum kesejahteraan. Mereka mudah jatuh kembali ketika harga pangan naik atau pekerjaan hilang.

Paradoks pembangunan Indonesia kembali terlihat, bahwa indikator makro membaik, tetapi rasa aman ekonomi tidak selalu meningkat. Dalam literatur ekonomi pembangunan, kondisi ini disebut sebagai pertumbuhan tanpa transformasi. Negara berhasil menjaga stabilitas statistik, tetapi struktur produksi dan distribusi aset tidak berubah secara mendasar.

Negara, Intervensi, dan Risiko Distorsi

Di sinilah ekonomi kerakyatan memasuki wilayah paling problematis, yaitu implementasi kebijakan. Intervensi fiskal dalam bentuk stimulus konsumsi, bantuan sosial, atau program kesejahteraan memang mampu meredam tekanan sosial. Pemerintah bahkan harus mengeluarkan paket stimulus besar untuk menopang daya beli masyarakat yang melemah dan kelas menengah yang menyusut. Namun intervensi semacam itu sering bersifat jangka pendek. Ia menahan gejolak, bukan menyelesaikan akar persoalan produktivitas.

Kajian ekonomi institusional menegaskan bahwa transformasi kesejahteraan hanya terjadi ketika rakyat menjadi pelaku produksi, bukan sekadar penerima redistribusi. Akses terhadap pembiayaan, teknologi, pendidikan, dan pasar adalah kunci perubahan struktural. Tanpa itu, ekonomi kerakyatan berisiko menciptakan ketergantungan fiskal. Negara terus mengeluarkan anggaran, sementara kapasitas ekonomi masyarakat tidak berkembang sebanding.

Kebijakan besar yang ambisius juga menghadapi persoalan tata kelola. Lembaga pemeringkat global bahkan menyoroti risiko fiskal dan transparansi dalam pengeluaran negara, menunjukkan bahwa keberpihakan sosial tidak otomatis berbanding lurus dengan keberlanjutan kebijakan. Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini membuka kemungkinan munculnya siklus anggaran politik, yakni ketika belanja publik tidak hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas dukungan politik.

Masalah lainnya terletak pada struktur ekonomi nasional itu sendiri. Konsentrasi kepemilikan modal dan aset masih kuat, sementara akses usaha kecil terhadap pembiayaan dan industrialisasi terbatas. Hilirisasi industri memang meningkatkan investasi dan ekspor, tetapi manfaat sosialnya tidak selalu terdistribusi luas. Tanpa mekanisme pemerataan, nilai tambah hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pertumbuhan terjadi, tetapi kesenjangan tetap bertahan.

Dalam konteks ini, ekonomi kerakyatan menghadapi dilema mendasar. Ia menuntut negara kuat untuk mengoreksi pasar, tetapi negara juga beroperasi dalam ekosistem politik yang sarat kepentingan. Ketika pengawasan lemah, kebijakan redistributif berpotensi mengalami pembelokan fungsi. Ia bisa berubah dari alat kesejahteraan menjadi arena patronase atau distribusi rente.

Meski demikian, menolak gagasan ekonomi kerakyatan sepenuhnya bukanlah solusi. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, negara tetap diperlukan sebagai penyeimbang. Tantangannya bukan pada konsep, melainkan pada integritas pelaksanaan. Ekonomi kerakyatan hanya bermakna jika ia mendorong kemandirian ekonomi rakyat, memperluas akses produksi, dan menata ulang struktur distribusi aset. Tanpa itu, ia hanya menjadi simbol ideologis yang menghibur, bukan kebijakan yang membebaskan.

Pada akhirnya, ekonomi kerakyatan bukan diuji oleh narasi, melainkan oleh pengalaman hidup warga. Ia diuji pada kesempatan kerja yang layak, harga kebutuhan yang terjangkau, dan peluang masa depan yang nyata. Jika kebijakan gagal menghadirkan itu, maka ekonomi kerakyatan tidak lebih dari retorika kekuasaan yang bergema dalam pidato, tetapi hampa dalam kenyataan.

Sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan satu pelajaran sederhana, bahwa rakyat tidak menilai pemerintah dari visi yang ditulis dalam buku atau manifesto. Mereka menilai dari hasil yang mereka rasakan. Dan di situlah ekonomi kerakyatan akan menemukan maknanya, atau kehilangan legitimasi sama sekali.

 

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago