Categories: Aceh

Dugaan Pungli Di SMKN PP Kutacane, LIRA Tuding Kadisdik Aceh Apatis

ACEH TENGGARA_ Dugaan pungutan liar (pungli) di SMKN PP Kutacane Aceh Tenggara, LIRA tuding Disdik Aceh acuh tak acuh, bahkan tidak peduli.

Pasalnya meskipun Disdik Aceh,  Marthunis, telah mengetahui adanya dugaan pungli di jajaran pendidikan SMKN PP Kutacane dengan jumlah cukup besar Rp.2.850.000 per siswa namun tetap saja tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Disdik Aceh, beber aktivis Bupati LIRA Aceh Tenggara M. Saleh Selian Jum,at 16 Agustus 2024.

Menurut Bupati LIRA, pungli ini menjadi modus atau lagu lama. Pungli modus ini biasanya dilakukan dengan meminta siswa dan orang tua untuk memberikan sumbangan atau infaq yang diperuntukkan sebagai biaya yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran siswa maupun kegiatan lain di sekolah tersebut.

“Praktik pungli di lingkungan pendidikan bukanlah hal yang baru. Namun harus segera dihentikan. Tindakan pungli itu adalah upaya melawan hukum dan masuk dalam kategori tindak pidana yang terindikasi korupsi, peran publik dibutuhkan untuk mendesak pemerintah daerah menindak tegas pelaku pungutan liar di sekolah dan adanya sanksi yang tegas untuk para pelaku kejahatan ini,” tambah Bupati LIRA M. Saleh Selian

Seharusnya Dinas Pendidikan Aceh (Disdik) menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap adanya temuan praktik pungutan liar dan menyiapkan langkah langkah konkret untuk mencegah dan menanggulangi praktik pungli yang merugikan masyarakat dan mencederai integritas pendidikan, sambung M. Saleh Selian.

Seperti dugaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri PP Kutacane Muhammad. diduga diselimuti hasrat sekaligus dapat untung besar dari melakukan pungli Rp.2.850.000./siswa dengan berkedok PKL, dan patut juga dinilai Muhammad tidak menyakini atas kepemimpinan Marthunis sebagai Kadisdik Aceh. 

Meski Demikian seharusnya Disdik Aceh tidak perlu ragu menindak tegas oknum kepala sekolah, sebab masyarakat Aceh Tenggara pasti siap mendukung kebenaran, tutup LIRA.

Kacapdin Aceh Tenggara ketika dikonfirmasi dan tidak membenarkan kegiatan ini. “Seharusnya ini tidak boleh ada,” ungkapnya.

Sementara kepala sekolah SMKN PP Kutacane dikonfirmasi diduga memblokir aplikasi WhatsApp wartawan, dan menerbitkan berita bantahannya bahwa kegiatan pengutipan uang sebesar Rp. 2.850.000/siswa sudah disepakati oleh orang tua siswa, artinya tidak ada mendasarkan hukum.(Sultan Habibi)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago