ACEH TENGGARA_ Dugaan pungutan liar (pungli) di SMKN PP Kutacane Aceh Tenggara, LIRA tuding Disdik Aceh acuh tak acuh, bahkan tidak peduli.
Pasalnya meskipun Disdik Aceh, Marthunis, telah mengetahui adanya dugaan pungli di jajaran pendidikan SMKN PP Kutacane dengan jumlah cukup besar Rp.2.850.000 per siswa namun tetap saja tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Disdik Aceh, beber aktivis Bupati LIRA Aceh Tenggara M. Saleh Selian Jum,at 16 Agustus 2024.
Menurut Bupati LIRA, pungli ini menjadi modus atau lagu lama. Pungli modus ini biasanya dilakukan dengan meminta siswa dan orang tua untuk memberikan sumbangan atau infaq yang diperuntukkan sebagai biaya yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran siswa maupun kegiatan lain di sekolah tersebut.
“Praktik pungli di lingkungan pendidikan bukanlah hal yang baru. Namun harus segera dihentikan. Tindakan pungli itu adalah upaya melawan hukum dan masuk dalam kategori tindak pidana yang terindikasi korupsi, peran publik dibutuhkan untuk mendesak pemerintah daerah menindak tegas pelaku pungutan liar di sekolah dan adanya sanksi yang tegas untuk para pelaku kejahatan ini,” tambah Bupati LIRA M. Saleh Selian
Seharusnya Dinas Pendidikan Aceh (Disdik) menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap adanya temuan praktik pungutan liar dan menyiapkan langkah langkah konkret untuk mencegah dan menanggulangi praktik pungli yang merugikan masyarakat dan mencederai integritas pendidikan, sambung M. Saleh Selian.
Seperti dugaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri PP Kutacane Muhammad. diduga diselimuti hasrat sekaligus dapat untung besar dari melakukan pungli Rp.2.850.000./siswa dengan berkedok PKL, dan patut juga dinilai Muhammad tidak menyakini atas kepemimpinan Marthunis sebagai Kadisdik Aceh.
Meski Demikian seharusnya Disdik Aceh tidak perlu ragu menindak tegas oknum kepala sekolah, sebab masyarakat Aceh Tenggara pasti siap mendukung kebenaran, tutup LIRA.
Kacapdin Aceh Tenggara ketika dikonfirmasi dan tidak membenarkan kegiatan ini. “Seharusnya ini tidak boleh ada,” ungkapnya.
Sementara kepala sekolah SMKN PP Kutacane dikonfirmasi diduga memblokir aplikasi WhatsApp wartawan, dan menerbitkan berita bantahannya bahwa kegiatan pengutipan uang sebesar Rp. 2.850.000/siswa sudah disepakati oleh orang tua siswa, artinya tidak ada mendasarkan hukum.(Sultan Habibi)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…