ACEH TENGGARA– Lebih dari satu dekade berlalu, dugaan salah vonis HIV yang dialami Khairiah Ulpa, warga Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, belum juga menemukan kepastian. Di tengah belum tuntasnya proses hukum, sorotan publik kini mengarah pada dua hal, lambannya penanganan perkara dan belum adanya klarifikasi substantif dari dokter yang menerbitkan surat keterangan medis yang dipersoalkan.
Kasus yang disebut bermula pada 2014 itu kembali menjadi perhatian setelah diberitakan sejumlah media dan ramai diperbincangkan di Facebook, TikTok, serta Instagram. Perbincangan publik menguat karena perkara tersebut dinilai menyangkut hak pasien, akuntabilitas pelayanan kesehatan, dan kepastian hukum.
Korban mengaku mengalami dampak sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Selain tekanan psikologis, korban mengaku dijauhi sebagian masyarakat, kehilangan kepercayaan lingkungan, hingga usaha bakso yang menjadi sumber penghasilan keluarga terpaksa tutup akibat sepinya pelanggan.
Menurut keterangan korban, surat keterangan medis yang diterbitkan RSUD Sahudin Kutacane pada 2014 dan ditandatangani dr. Kharmaedisyah Putra, SpOG, menyatakan dirinya mengidap HIV. Namun, setelah menjalani pemeriksaan lanjutan di RSUP H. Adam Malik Medan, hasil pemeriksaan disebut menunjukkan bahwa dirinya tidak mengidap HIV.
Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polres Aceh Tenggara. Laporan telah diterima, tetapi keluarga korban menyatakan hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penyelidikan.
Di tengah perhatian publik itu, media beberapa kali meminta penjelasan kepada dr. Kharmaedisyah Putra sekaligus memberikan ruang hak jawab sesuai Undang-Undang Pers.
Saat dihubungi melalui sambungan telepon, dr. Kharmaedisyah Putra mengatakan apakah terdapat kata “HIV” dalam surat keterangan medis yang dipersoalkan. Setelah menerima dokumen pendukung dari wartawan, ia menyampaikan ucapan terima kasih dan mengatakan sedang menjalankan tindakan operasi.
Namun, hingga pemberitaan sebelumnya diterbitkan pada 28 Mei 2026, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai substansi dugaan perbedaan hasil pemeriksaan tersebut. Hingga berita ini ditulis, media juga belum menerima klarifikasi tambahan.
Ketiadaan penjelasan itu memunculkan pertanyaan publik. Sejumlah kalangan menilai, dalam perkara yang berdampak serius terhadap kehidupan pasien, klarifikasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional, terlepas dari proses hukum yang masih berjalan.
Pertanyaan yang mengemuka bukan hanya menyangkut benar atau tidaknya dugaan kesalahan diagnosis, tetapi juga mengenai mekanisme pengawasan, evaluasi internal rumah sakit, serta langkah yang diambil apabila ditemukan dugaan kekeliruan dalam pelayanan medis.
Bagi keluarga korban, waktu yang terus berjalan tanpa kepastian dinilai memperpanjang penderitaan. Mereka berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara ini bersedia memberikan penjelasan secara terbuka agar seluruh fakta dapat diuji secara objektif melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Suami korban kembali meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Polda Aceh, dan Polres Aceh Tenggara agar memberikan kepastian atas laporan yang telah diajukan.
“Jangan biarkan kami terus menjadi korban. Kami hanya ingin keadilan. Kami masyarakat miskin,” ujarnya dalam rekaman video yang diterima wartawan.
Kasus ini juga memicu beragam tanggapan masyarakat di media sosial. Pada kolom komentar unggahan Facebook LiputanRakyat.com, akun Desi Evira menulis bahwa perkara tersebut telah memberikan dampak sosial yang berat terhadap korban.
Sementara akun Karya Wati mempertanyakan bagaimana perbedaan hasil pemeriksaan itu dapat terjadi, sedangkan akun Rovi Rikardo meminta agar perkara tersebut terus dilaporkan hingga memperoleh penyelesaian.
Komentar-komentar tersebut merupakan pendapat pribadi pengguna media sosial dan tidak dapat dipandang sebagai fakta yang telah terverifikasi. Media menyajikannya sebagai gambaran respons publik terhadap perkara yang sedang menjadi perhatian.
Akun Facebook Pers Aceh Tenggara juga menyoroti belum adanya klarifikasi dari pihak yang disebut dalam pemberitaan.
“Dua bulan telah berlalu sejak berita ini tayang, tetapi dr. Putra belum juga memberikan klarifikasi kepada publik. Ketiadaan penjelasan atas persoalan ini kami nilai menunjukkan minimnya tanggung jawab moral,” tulis akun tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi dari dr. Kharmaedisyah Putra maupun pihak RSUD Sahudin Kutacane terkait pokok persoalan yang dipersoalkan korban.
Media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi dr. Kharmaedisyah Putra, manajemen RSUD Sahudin Kutacane, maupun pihak terkait lainnya untuk menggunakan hak jawab dan menyampaikan klarifikasi. Setiap penjelasan yang diterima akan dimuat secara proporsional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Bab I Jilid II | Bersambung)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…