Categories: Aceh

DPRK Subulussalam : Walikota Berbohong Saat Paripurna

SUBULUSSALAM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam menilai Walikota Subulussalam berbohong kepada masyarakat Kota Subulussalam, pada saat rapat paripurna, Kamis, 18 Januari 2024.

Pasalnya, pidato yang dibacakan Walikota Subulussalam pada rapat paripurna DPR Kota Subulussalam dalam rangka penyampaian rancangan qanun tentang anggaran pendapatan dan belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran (TA) 2024, kemarin. Tidak sesuai dengan yang dibahas.

“Penyampaian Walikota subulussalam yang di bacakan pada saat paripurna kemarin tidak sesuai pembahasan antara Tim Banggar DPR dan TAPK, Walikota Subulussalam telah berbohong kepada publik,” kata Bahagia Maha, anggota DPRK Subulussalam. 

Lebih lanjut kata Bahagia Maha, terkait Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Subulussalam telah beberapa kali terjadi perubahan dengan dokumen yang di sampaikan kepada tim Banggar anggota DPR setempat.

Kendati itu, sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, tim banggar kembali menggelar pembahasan dengan tim TAPK, tentang struktur KUA PPAS.

Dalam pembahasan itu, menyepakati Tiga Poin, diantaranya. Total Pendapatan sebesar Rp 672 Miliar lebih, Belanja Rp 653 Miliar lebih dan Surplus 29 Miliar lebih.

Namun, masih kata Bahagia Maha, yang di bacakan Walikota Subulussalam saat rapat paripurna surplus menjadi Rp 43 Miliar lebih. Seharusnya isi pidato Walikota itu harus di bagikan kepada seluruh anggota DPR didalam paripurna, agar tidak ada yang di tutupi.

“Artinya Walikota Subulussalam telah membohongi seluruh masyarakat Kota Subulussalam,” jelas Bahagia Maha, sembari menunjukan dokumennya.

Tepatnya Hari ini, saat pembahasan bersama tim TAPK. Tim Banggar menanyakan hal tersebut kepada Tim TAPK. Tim TAPK enggan untuk memberikan tanggapan dan terkesan mengelak untuk menjawab kesepakatan yang telah disetujui bersama.

“Tim TAPK malah memilih keluar dari ruang Banggar DPR dari pada memberikan penjelasan kepada Tim Banggar DPR Subulussalam,” imbuh Bahagia Maha.

Terkait itu, Tim Banggar anggota DPR Kota Subulussalam sepakat mengambil langkah untum berkomunikasi langsung ke Kantor Gubernur terkait hal tersebut. (JD)

 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago