Categories: Daerah

DPR Desak Pemerintah Subulussalam Terbitkan Regulasi untuk Perusahaan

SUBULUSSALAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, mendesak Wali Kota setempat untuk menerbitkan regulasi kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat itu, Sabtu, (24/5).

Desakan ini muncul dari Ketua Komisi B, Hasbullah SKM MKM. Katanya, banyak persoalan yang timbul akibat operasi perusahaan di wilayah Subulussalam yang merugikan masyarakat setempat. Oleh karena itu ia mendesak Pemko Subulussalam segera menerbitkan regulasi.

“Setelah kita Pantau di lapangan, banyak yang merugikan masyarakat akibat beroprasinya perusahaan yang tanpa regulasi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mengatur Perusahaan-perusahaan tersebut,” ungkap Hasbullah.

Dibeberkan Hasbullah, terdapat beberapa perusahaan yang kian menjadi sorotan masyarakat akibat dugaan tindakan yang merugikan warga.

Diantaranya, PT Laut Bangko, dalam pembuatan parit gajah di perbatasan lahan HGU mereka, menyebabkan kerugian pada masyarakat sekitar.

Kemudian, PT Mitra yang kini bersengketa dengan warga Sultan Daulat, terkait klaim lahan HGU yang selama ini digarap oleh masyarakat.

Seterusnya, PT BDA, baru-baru ini diduga oknum petugas keamanan perusahaan itu dilaporkan telah menganiaya seorang warga yang tertangkap mencuri sawit, hingga menyebabkan korban mengalami kelumpuhan.

Sedangkan PT MSB II, persoalan limbahnya diduga mencemari lingkungan dan berdampak langsung pada penghasilan para nelayan.

“Jangan sampai kehadiran perusahaan-perusahaan di wilayah kita justru menjadi sumber penderitaan bagi rakyat. Kami mendorong Walikota segera menginisiasi regulasi yang ketat dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Hasbullah. 

Ditegaskan Hasbullah, terbitnya regulasi ini tidak hanya dibentuk yang bersifat administratif, tetapi juga mengatur aspek perlindungan lingkungan, keadilan sosial, serta akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka di wilayah Kota Subulussalam.

“Rencana regulasi ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif terhadap potensi konflik dan kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, serta memastikan pembangunan di Kota Subulussalam berjalan secara adil dan berkelanjutan, ini yang kita harapkan bersama,” tandas Hasbullah. (JD)

 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago