Categories: Aceh

Dokter RSUD Subulussalam Mogok Kerja, Solusi Pemerintah Nihil

SUBULUSSALAM – Para Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam melakukan aksi mogok kerja, meskipun begitu solusi dari Pemerintah Kota (Pemko) setempat nihil. 

Pasalnya, para dokter spesialis di RSUD itu melakukan aksi mogok kerja dikarenakan insentifnya, dan hak para Tenaga Kesehatan serta Tenaga Penunjang di rumah sakit itu belum juga terbayar selama 4 (Empat) bulan di tahun 2023.

“Kami akan tetap melakukan aksi mogok kerja sampai insentif kami selama 4 bulan dan Tenaga Penunjang lainnya selama 2 bulan belum dibayarkan,” sampai dr Risdhyanty, Senin, 2 Januari 2024.

Mendapati aksi para dokter spesialis di RS tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke RS.

Anggota DPRK yang turut melakukan sidak itu, Bahagia Maha, Samiun Jabat, Salehati, Dolly S Cibro, Ari Afriadi, Dedy, kemudian disusul oleh MZA Ridho Bancin dan Khalinid.

Setelah memeriksa beberapa ruangan di RSUD, mereka mendapati tidak adanya dokter yang berhadir. Hingga, anggota DPRK Subulssalam itu langsung menuju ruangan Direktur RSUD dr Dewi Sartika.

Tidak berselang lama Plt Sekda Kota Subulussalam pun tiba di ruangan RSUD dan di susul oleh Wakil Walikota Subulussalam drs Salmaza MAP.

Disana, Anggota DPR Kota Subulussalam itu pun langsung menggelar audensi terkait belum terbayarnya insentif Dokter Spesialis dan seluruh Tenaga Penunjang.

Dalam kesempatan itu, anggota DPR Kota Subulussalam langsung melakukan rapat audensi bersama pihak Pemerintah Kota Subulussalam, manajemen RSUD dan para dokter spesialis.

Hingga rapat itu berakhir, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam tidak dapat memberikan solusi terkait pembayaran hak para dokter spesialis dan Tenaga Penunjang di RS itu.

Dikatakan Plt Sekda Subulussalam H Sairun, keuangan Kota Subulussalam saat ini tengah defisit sehingga pembayaran insentif kokter dan Honorarium Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang di RS tersebut, belum dapat dibayarkan.

“Keuangan kita sedang defisit, meskipun ada uang untuk membayar terkait itu, saya pastikan tidak dapat dibayarkan pada saat ini, karena anggaran tahun 2023 telah berakhir,” cetusnya.

Sementara, Ketua Komisi A, Samiun Jabat, menegaskan kepada Plt Sekda dan Wakil Walikota Subulussalam untuk segera memberitahukan kepada Walikota Subulussalam untuk mencarikan solusi pembayaran insentif Dokter Spesialis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang lainnya dalam waktu 1×24 Jam.

“Kami memberi waktu kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk mencarikan solusi kepada para dokter dan tenaga penunjang di Rumah Sakit ini dalam waktu 1×24 jam, terhitung dari jam rapat ini. Jika belum adanya solusi, mohon maaf saya ucapkan kedepannya tidak ada yang mengetahui akan terjadi apa,” jelas Samiun Jabat. (JD)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago