Categories: Uncategorized

Diduga Proyek ‘Tipu-Tipu’! LSM KOREK Kecam Pengerasan Jalan Lawe Serke–Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara

Presentatif.Com || Kutacane– Aroma dugaan praktik “tipu-tipu” mencuat dari proyek pengerasan jalan yang menghubungkan Lawe Serke hingga Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara. Proyek yang diperkirakan membentang sekitar 5 kilometer ini disorot karena diduga dikerjakan secara serampangan, tanpa transparansi, serta mengarah pada indikasi penyimpangan anggaran.

Ketua LSM KOREK, Irwansyah Putra, menegaskan bahwa temuan di lapangan menunjukkan dugaan tidak adanya papan informasi proyek, yang seharusnya menjadi kewajiban dalam setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.

“Fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya papan informasi proyek. Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan memunculkan dugaan kuat bahwa proyek tersebut sengaja ‘disembunyikan’ dari publik,” ujar Irwansyah Putra, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, material timbunan diduga diambil langsung dari bahu jalan di lokasi yang sama. Praktik tersebut dinilai sebagai bentuk manipulasi pekerjaan, mengerok bahu jalan lalu menimbunnya kembali seolah-olah sebagai pengerasan.

“Ini bukan pekerjaan, ini akal-akalan. Bahu jalan dikerok, lalu ditimbun kembali. Di mana kualitasnya?” tegasnya.

Lebih lanjut, Irwansyah Putra menyebut dugaan penggunaan material ilegal semakin memperkuat indikasi adanya pelanggaran serius. Sesuai ketentuan, material untuk proyek infrastruktur wajib berasal dari sumber yang memiliki izin resmi. Jika tidak, maka berpotensi melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.

LSM KOREK menilai proyek ini bukan sekadar pekerjaan asal jadi, tetapi sudah mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran secara sistematis.

“Ini bukan sekadar proyek asal jadi, ini sudah mengarah pada dugaan korupsi terstruktur. Tanpa papan proyek, material diduga ilegal, kualitas pekerjaan dipertanyakan, ini paket lengkap pelanggaran. Aparat penegak hukum tidak boleh tutup mata,” ujar Irwansyah Putra dengan nada keras.

Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Aceh Tenggara dan Polda Aceh, untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas proyek tersebut.

“Periksa siapa kontraktornya, dari mana sumber anggarannya, dan siapa yang bermain di balik ini. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk, uang negara habis, masyarakat hanya mendapatkan jalan yang cepat rusak,” tambahnya.

Irwansyah juga mengingatkan bahwa proyek ini berpotensi menjadi “ladang bancakan” jika tidak segera diungkap secara transparan dan menyeluruh.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Tanpa klarifikasi dan tindakan nyata, proyek ini dikhawatirkan akan terus menjadi simbol dugaan penyimpangan yang mencederai kepercayaan publik.

Jika benar proyek tersebut menggunakan material ilegal (tanpa izin tambang/IUP atau SIPB), ada beberapa pasal yang berpotensi menjerat, tergantung peran dan unsur pelanggarannya:

1. Undang-Undang Pertambangan (UU Minerba)

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba (perubahan dari UU No. 4 Tahun 2009)

Pasal 158:

Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin (IUP, IPR, atau SIPB) dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai proyek tersebut.

Sultan Habibi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago