Categories: Aceh

Dampak Limbah PMKS, LEKAS Surati DLHK Subulussalam

SUBULUSSALAM – Yayasan Lentera Keadilan Subulussalam (LEKAS), mengaku telah melayangkan surat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Subulussalam perihal permintaan informasi, Jumat, (11/4).

Surat yang bernomor 071/YL-PI/IV/2025 itu, berdasarkan informasi dari masyarakat. Terkait kegiatan monitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap kegiatan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Kota Subulussalam.

Oleh karena itu, LEKAS menyurati DLHK Kota Subulussalam, terkait penemuannya pada saat melaksanakan kegiatan Monitoring di seluruh PMKS maupun PKS se Kota setempat itu.

Tak tanggung-tanggung, surat ini pun di tembuskan langsung kepada Komisi Informasi Aceh (KIA), Ketua Komisi C DPRK, dan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam.

Jaimansyah SH Ketua LEKAS mengatakan kepada media ini, bahwa surat tersebut telah di kirimkannya langsung ke DLHK setempat.

“Suratnya telah kita kirim, mungkin surat itu telah di terima oleh DLHK Subulussalam,” ungkapnya.

Dijelaskan Jaimansyah, permintaan informasi ini dilakukan karena adanya desakan dari warga sekitar. Pasalnya, menjamurnya PMKS maupun PKS diduga belum memiliki perizinan yang lengkap. Namun, para PMKS dan PKS di Kota Subulussalam itu telah beroperasi yang mengakibatkan terdampaknya lingkungan di sekitaran pabrik itu.

Adapun dimaksud, sebagai berikut. 1). Salinan data atau temuan hasil DLHK mengenai kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di pabrik-pabrik kelapa sawit di wilayah Kota Subulussalam selama 2 tahun terakhir.

2). Salinan berita acara temuan monitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan PMKS di Kota Subulussalam.

3). Langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan oleh DLHK terhadap pabrik-pabrik kelapa sawit yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

4). Sanksi atau tindakan hukum yang telah dijatuhkan kepada pabrik-pabrik kelapa sawit yang melanggar peraturan lingkungan hidup.

Permohonan tersebut, diajukan Yayasan LEKAS berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita memberi waktu selama 7 hari masa kerja dan kita berharap DLHK dapat memberikan informasi tersebut,” tutup Jaimansyah SH. (JD)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago