Aceh Tenggara_ Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara periode 2025-2030 H.M Salim Fakhry S,E. M,M. Meski belum dilantik, namun sudah menyampaikan komitmennya kepada seluruh kepala desa.

"Tidak sedikit kepala desa di Aceh Tenggara yang tersandung kasus tindak pidana korupsi, bahkan sudah ada sebagian ditahan di lapas kelas II B Kutacane,"ungkapnya, Senin 3 Februari 2024.

Menurutnya, ada beberapa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu, kurangnya tertib dalam pengurusan admistrasi di dinas terkait.

"Kedepannya tidak ada lagi kepala desa yang susah dalam mengurus administrasi pada dinas terkait, sehingga tidak ada lagi kepala desa yang tersandung kasus tindak pidana korupsi," sebutnya. 

Salim menegaskan para Kades agar menggunakan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) harus sesuai peruntukannya.

“Harus sesuai peruntukannya, sehingga tidak terjadi kesalahan yang muncul seperti adanya korupsi,” harapnya.

Menurutnya, para kades agar mempedomani Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Sehingga, hal itu sebagai pedoman untuk mencegah pelanggaran dari ketentuan yang berlaku.

“Di dalam Permendagri itu semuanya telah diatur dan tidak lagi ada salah dalam menggunakan dana desa, dan itu harus sesuai dengan juknis dan peruntukannya,” sebutnya.

Dilain sisi, Salim juga mengatakan kepada perangkat desa harus dapat meningkatkan kesadarannya akan pentingnya pemberantasan korupsi di tingkat desa.

Salim Fakhry menegaskan jangan ada Kades bersama perangkat desa yang terjerat dalam kasus korupsi, tambahnya.

(Sultan Habibi)

ACEH SELATAN - Polemik pengangkutan hasil tambang di Aceh Selatan menjadi pembahasan serius yang melibatkan para pihak di kabupaten tersebut. Mulai dari LSM, mahasiswa hingga DPRK Aceh Selatan terus memberikan stetmen-stetmen yang beragam di berbagai media massa.

Beragam tuntutan bermunculan, menjadi representasi masyarakat terhadap aktivitas pengangkutan tambang di Kabupaten Aceh Selatan. Namun hingga saat ini belum ada langkah yang nyata dari pihak DPRK Aceh Selatan dan pemerintah setempat menyikapi polemik yang terus berkembang tersebut.

Menyikapi kekisruhan tersebut, Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan (FORJIAS) meminta agar DPRK Aceh Selatan segera mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kekisruhan tersebut sekaligus mengakhiri polemik yang terjadi di tengah masyarakat.

" Menyikapi permasalahan ini, kami menyarankan agar DPRK Aceh Selatan segera memanggil pihak perusahaan tambang baik pengangkutan atau berproduksi di Aceh Selatan, langkah ini kami nilai sangat penting agar polemik yang selama ini muncul dapat diselesaikan, " ucap Ketua FORJIAS, Safdar.S di Tapaktuan, Sabtu (1/2/2025).

Safdar menambahkan, ada tiga perusahaan tambang yang selama ini beraktivitas di Aceh Selatan, dua diantaranya melakukan pengangkutan material ke pelabuhan kelas III Tapaktuan, yaitu PT. LEUSER KARYA TAMBANG ( LKT) dan PT. BUMI BABAHROT (BBR) yang berdomisili di Aceh Barat Daya. Sementara itu PT. PSU merupakan perusahaan tambang yang beroperasi di Kluet Tengah Aceh Selatan yang saat ini sedang berproduksi dan melakukan pengangkutan material biji besi ke pelabuhan yang sama.

" Berdasarkan hal ini, kami meminta agar DPRK segera memanggil perusahaan tersebut dan pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga apa yang menjadi masalah dapat dibahas secara mendalam serta mendapatkan kesimpulan yang nyata, " tuturnya.

Safdar melanjutkan, pihaknya sangat mendukung kehadiran investor di Aceh Selatan, namun demikian pihak pemerintah juga harus melakukan upaya dalam melindungi masyarakat serta lingkungan, untuk memastikan hal itu pemerintah perlu segera melahirkan Peraturan Daerah atau Qanun, sehingga perusahaan yang hadir di Aceh Selatan juga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat khususnya dalam meningkatkan PAD.

" Jika perusahaan tambang yang hadir di Aceh Selatan diatur dengan perbub tentunya ada penambahan PAD di Aceh Selatan, sebab selama ini tidak ada aturan yang mengikat hal itu, sudah saatnya Pemerintah Aceh Selatan memanfaatkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat dengan regulasi yang jelas," sebutnya.

Lebih lanjut, Safdar menilai, kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil saat ini, mewajibkan para pemangku kebijakan untuk bekerja lebih keras lagi dalam menggenjot PAD dari potensi yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan, langkah ini tentu saja harus dilakukan bersama-sama antara Legislatif dan eksekutif di Bumi Tuan Tapa.

" Langkah awal kami rasa dengan memanggil pihak-pihak perusahaan tambang dan pemerintah, DPRK juga mendorong pemerintah untuk segera melahirkan Perda terkait tambang, semoga langkah ini menjadi solusi untuk Aceh Selatan ke depannya, " imbuhnya.|HS 

ACEH SELATAN - Nama dan foto Bupati Aceh Selatan terpilih H Mirwan MS lagi-lagi dicatut oleh oknum tak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan.

Akun Facebook yang memakai nama "Haji Mirwan Pro" itu setelah ditelusuri lebih lanjut oleh tim H Mirwan secara jelas merupakan akun palsu yang memakai foto profil pasangan MANIS (H Mirwan -H Baital Mukadis).

Salah satu warga Aceh Selatan, menyampaikan informasi kepada Jay Al - Hasan staf H. Mirwan MS melaporkan bahwa salah satu masyarakat Aceh Selatan dihubungi oleh akun facebook palsu tersebut melalui messenger. Pihak tak bertanggung jawab itu meminta korban untuk mentransfer uang sejumlah Rp 700 ribu rupiah, dan menyuruh korban agar mentransfer uang ke akun dana dengan nomor 085182689215 atas nama Ade Chandra.

Korban juga mengaku bahwa dia terasa seakan-akan terhipnotis oleh akun palsu tersebut. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan tidak ada uang yang masuk seperti slip transfer yang diberikan, sehingga diyakini slip transaksi tersebut sengaja diedit untuk mengelabui korban.

Setelah kejadian, keluarga korban melaporkan kepada staf H Mirwan, Jay Al - Hasan. Korban juga mengaku bahwa dirinya menilai akun palsu tersebut sengaja digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang sengaja melakukan penipuan dan memiliki motif menjelek-jelekkan nama Bupati Aceh Selatan terpilih.

Kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi dimana, sebuah akun facebook palsu memakai nama "Mirwan Mis" juga mencatut nama dan foto Bupati Aceh Selatan periode 2025-2030 itu.

"Kami menghimbau seluruh masyarakat Aceh Selatan khususnya agar mengabaikan jika dihubungi oleh akun tersebut, karena itu murni penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkap Jay Al Hasan Sabtu 1 Februari 2025.

Jay Al Hasan juga berpesan kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam bermedia sosial, serta dapat menginformasikan kepada warga lainnya terkait keberadaan akun palsu tersebut, sehingga jangan sampai masyarakat dirugikan akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. "Tim kami sudah melakukan penelusuran dan memang benar akun facebook tersebut merupakan akun palsu. Untuk itu, berhati-hati agar ke depan tidak ada yang dirugikan akibat keberadaan akun palsu tersebut," ujarnya.(Red)

ACEH TENGGARA_ Ketua Aliansi Barisan Sepuluh Pemuda, Dahrinsyah, meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara menyebutkan nama-nama honorer yang dibayarkan gajinya oleh setiap instansi pada pemerintahan setempat.

Menurut Dahrinsyah, ada kejanggalan saat perekrutan PPPK kabupaten setempat. Sejumlah orang yang diduga tak pernah menjadi honorer bahkan diduga tidak mengikuti tes seleksi kok bisa lulus, katanya 

Begini kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara Syukur Selamat Karo-karo, terkait data jumlah honorer di kabupaten setempat, data tersebut hanya ada di masing-masing OPD.

"Jika ingin mengetahui jumlah data honorer di kabupaten setempat, maka dapatkan terlebih dahulu data honorer per OPD," ungkapnya. 

Karena, sambung Syukur, honorer bukan digaji seperti PNS. Honorer itu digaji melalui uang rutin setiap dinas terkait.

"Berapa banyak jumlah honorer, maka dinas terkait yang mengetahui," sebutnya dalam pesan WhatsApp. Kalau PNS memang terdaftar di daftar kepegawaian dan gaji dinas, berbeda dengan honorer, sebutnya.

Syukur mengungkapkan, gaji tenaga honorer letaknya di anggaran rutin Kantor masing-masing OPD, kemudian disitu ada jumlah tenaga honorer, dan ada angkanya masing-masing. 

Dengan bahasa suku daerah, Kepala BPKD Syukur Selamat Karo-karo sambil bergurau, Ende me gat pot ujung-ujung ne bage dosen mbalik ngajakh tule dabuh ne da, seraya mengucapkan ok Dinda lanjut. 

(Sultan Habibi)