Aceh Tenggara_ Selama Januari 2025, sebanyak 364 orang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Aceh Tenggara.

Kapolres Aceh Tenggara AKBP R Doni Sumarsono melalui Kasat Lantas Iptu Irwansyah Putra Pelis mengatakan, selama Januari 2025 sebanyak 364 orang sudah memiliki SIM. 

Irwansyah mengatakan, untuk pemohon pembuatan SIM A sebanyak 113 orang, SIM B 17 orang dan SIM C sebanyak 234 orang.

Menurut Iptu Irwansyah, masyarakat yang mengurus SIM semakin meningkat, bila dibandingkan pada sebelumya.

Iptu Irwansyah mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengendara agar segera mengurus SIM.

Serta mentaati peraturan berlalulintas seperti membawa dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Kemudian menggunakan helm agar saat petugas Kepolisian melakukan razia di jalan raya para pengendara tetap aman.

(Sultan Habibi)

ACEH SELATAN - Pengangkutan dan penumpukan material tambang bijih Besi di pelabuhan Tapaktuan tidak hanya menimbulkan keresahan akibat debu, tapi bisa juga berdampak pada pencemaran lingkungan perairan laut. Hal tersebut disampaikan koordinator For-PAS T.Sukandi kepada SaranNews, Kamis 30 Januari 2025.

Menurut T.Sukandi, beberapa waktu lalu dinas lingkungan hidup juga melakukan pemantauan ke lokasi tumpukan bijih besi yang terletak di pelabuhan Tapaktuan tersebut.

Saat itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan T.Masrizal, S.Hut, M.Si dalam keterangan pers nya mengatakan tumpukan material tambang di pelabuhan tapaktuan berpotensi cemari lingkungan.

Lebih lanjut, T.Sukandi menjelaskan jika kondisi tak elok ini terus dibiarkan,maka akan mengancam kehidupan biota laut seperti plankton, nekton dan bentos (hewan, tumbuhan serta mikroorganisme).

" Jika kondisi ini terus-menerus dibiarkan,maka akan mencemari lingkungan perairan laut yang ada di sekitar pelabuhan," sebut T.Sukandi

T.Sukandi menambahkan seharusnya pihak aparat penegak hukum dapat merespon dengan cepat terkait kondisi yang terjadi saat ini. Sebab, masyarakat yang tinggal disekitar pelabuhan sudah resah dengan debu yang diakibatkan oleh angkutan hasil tambang bijih besi milik PT.PSU tersebut.

"Kita minta APH segera mengambil langkah-langkah responsif terkait kondisi yang terjadi saat ini," tutup Sukandi.|HS

ACEH TENGGARA_ Ketua Aliansi Barisan Sepuluh Pemuda, Dahriansyah, meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara membeberkan nama-nama honorer yang dibayarkan gajinya oleh setiap instansi pada pemerintahan setempat.

 “Kami tantang BPKD membuka nama-nama itu, agar ketahuan siapa yang resmi digaji sebagai honorer,” kata Dahriansyah, kepada media Rabu 29 Januari 2025.

Perekrutan honorer ini ada dugaan ketidakadilan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menurutnya sejumlah orang yang tidak pernah menjadi honorer atau bahkan tak mengikuti tes, ternyata bisa lulus dalam seleksi itu, ungkapnya 

"Banyak honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi justru gagal atau tidak lulus," ucapnya.

Dahriansyah mengaku berdasarkan investigasi di lapangan, bahwa honorer setiap masing masing instansi sangat membludak. Hal ini dikhawatirkan hak honorer yang sudah bertahun tahun mengabdi diamputasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. “Kami juga mendesak Inspektorat Aceh untuk turun ke Aceh Tenggara, agar dapat memeriksa data-data honorer di masing-masing instansi,” ujarnya.  

Jika pemerintah Aceh Tenggara melalui BPKD tidak berani membuka nama-nama honorer di masing-masing instansi, kata dia, pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi seperti dilakukan sebelumnya.

(Sultan Habibi)

 ACEH SELATAN - Anggota DPRK Aceh Selatan Dedi Saputra, ST meminta kepada PT.Pinang Utama Sejati (PSU) agar menepati janji terkait dana CSR yang dijanjikan dalam surat penyataan yang ditandatangani komisaris utama Tommy Ciputro 03 Januari 2024 lalu.

"Kita minta pihak perusahaan segera menepati janji terkait dengan dana CSR Rp.500 juta dengan sistem penyetoran Rp.50 juta per bulan sebagaimana tertera dalam surat penyataan tersebut, " kata legislator dari partai Nasdem itu.

Lebih lanjut, wakil ketua komisi III DPRK Aceh Selatan ini menjelaskan seharusnya PT.PSU patuh dan taat dengan apa yang sudah di sampaikan dalam surat pernyataan tersebut. Sebab, jika merujuk pada surat tersebut seharusnya di akhir tahun 2024 dana CSR itu sudah disetor ke rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

"Informasi yang saya terima, hingga Januari 2025 PT.PSU belum memenuhi janjinya terkait dengan dana CSR tersebut," lanjut Dedi Saputra.

Dedi Saputra menambahkan, jika memang PT.PSU tidak mampu memenuhi janjinya itu, maka lebih baik proses pengangkutan bijih besi yang selama ini telah dilakukan, dihentikan saja karena tidak ada manfaatnya untuk daerah. 

" Kalau PT.PSU tidak komitmen dan konsisten dengan pernyataan yang sudah dibuat, maka hentikan saja proses pengangkutan bijih besi dari menggamat ke pelabuhan Tapaktuan tersebut, " tutup Dedi Saputra.|HS