Categories: Opini

Biang Kerok Bobroknya Tata Kelola Negara, Akhibat Hukum Tunduk Pada Kekuasaan Politik

“FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM”, frasa Latin yang artinya “hukum harus tegak walau langit akan runtuh”. Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbist – saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Adagium hukum diatas, untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Alih-alih langit akan runtuh, justru yang terjadi adalah disaat cuaca cerah dan langit tanpa awan gelap, tetapi hukum sudah miring dan hampir rubuh. Bagaimana ini bisa terjadi..semua terpulang kepada mental dan moral aparat penegak hukum.

Ketika era 10 tahun rezim Jokowi berkuasa, seluruh institusi hukum terjebak dan terbuai oleh irama otoritarian personality jokowi. Kepentingan politik penguasa menduduki kasta tertinggi, dalam kehidupan berbangsa bernegara dan hukum hanya sekeder menjadi algojo tukang gebuk penguasa. Fenomena penegakan hukum di Indonesia amat kontradiktif dengan adagium “leges be fortior omnia posset”, hukum dibuat, untuk membatasi orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas.

Ketika hukum menjadi alat kekuasaan politik, dalam rangka menciptakan single power, maka tindakan bar-bar penguasa menjadi potret keseharian yang merobek-robek keadilan. Legacy kekuasaan era Jokowi, hari ini masih menyisakan praktek penegakan hukum abal-abal yang dimainkan oleh kejagung, polri dan KPK. Pencitraan murahan menjadi kemasan para penegak hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi yang menjadi trademark pemerintahan Prabowo.

Tidak sedikit “sukses penegak hukum” mengungkap kasus korupsi, tetapi diakhir cerita selalu tidak sesuai dengan ekspektasi public, karena penegak hukum terus memainkan retorika hukum, untuk menyelamatkan otak pelaku yang umumnya adalah pejabat negara atau oligarki kakap.

Hal ini tidak sesuai dengan adagium “Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbist” saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata. Sudah saatnya presiden Prabowo pemegang kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan, bertindak out of the box dengan “mengintervensi” proses hukum mega korupsi yang kerapkali menjadi ajang bancakan koruptor dan oknum penegak hukum yang rakus dengan uang haram.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Politik)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago