ACEH TENGGARA – Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara mendesak Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tenggara Taufik ST MSi untuk segera mendata seluruh tenaga honorer yang ada di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis, 6 Februari 2025.
Kepada wartawan dia mengungkapkan, pemkab Agara harus memetakan tenaga honorer di setiap OPD yang ada.
Ia juga mengatakan bahwa Pj Bupati harus menurunkan tim independen untuk mendata tenaga honorer di setiap OPD.
Menurutnya, selama ini apakah honorer benar-benar bekerja sebagai honorer secara terus menerus. Kami tidak inginkan hanya numpang nama sebagai honorer. Akan tetapi tidak masuk bekerja.
Nah, disinilah kita khawatirkan bakal muncul honorer siluman yang dapat menimbulkan masalah bagi honorer yang sebenarnya mengabdi bertahun-tahun,” ujar Dahrinsyah.
Pendataan seluruh tenaga honorer di OPD-OPD yang digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Aceh Tenggara cukup penting. Karena ini untuk efesiensi anggaran dan menghemat anggaran uang rakyat.
Juga untuk mengetahui bahwa yang benar-benar honorer atau hanya sekedar honorer diatas kertas dalam Surat Keputusan (SK).
“Kita mau tranparansi ke publik yang benar-benar bekerja sebagai honorer terus menerus di OPD. Jangan cuma honorer namanya ada dalam SK. Inilah pentingnya dilakukan pendataan kembali secara selektif,” pungkasnya.
Honorer setiap tiga bulan sekali dievaluasi dari pimpinan OPD dengan membuat surat keterangan yang bersangkutan aktif sebagai honorer.
“Apabila memberikan keterangan dan memalsukan dokumen keterangan sebagai honorer, maka yang bersangkutan diberikan sanksi secara administratif dan dapat dipidana,” katanya.
Disisi lain Dahrinsyah menyinggung tenaga honorer dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang masih menunggu nasibnya untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemkab Aceh Tenggara.
Jadi, artinya honorer P2 dan P3 dan honorer dengan istilah lainnya juga harus menjadi prioritas untuk secepatnya diangkat sebagai ASN apalagi mereka sudah terdata di BKN.
Atas dasar itu juga pentingnya honorer dipetakan untuk efisiensi anggaran yang memang benar-benar bisa dipergunakan untuk mengangkat PPPK Paruh Waktu.
Khususnya tenaga pendidik dan PPPK formasi lainnya di jajaran Pemkab Aceh Tenggara.
(Sultan Habibi)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…