Categories: Aceh

APBK tahun 2025 Subulussalam Belum Dibahas Tuai Sorotan

SUBULUSSALAM – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Syahbudiono menyoroti pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun Anggaran (TA) 2025.

Pasalnya, informasi yang diterimanya baik dari Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) dan Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat, belum juga melakukan pembahasan APBK TA 2025.

“Bagaimana mungkin akan di sahkan APBK TA 2025 pada penghujung Desember ini, pembahasan saja belum dilakukan. Ini sangat aneh menurut saya,” kata Syahbudiono kepada media ini, Senin, (9/12).

Ditambahkannya, adanya statemen salah satu tokoh masyarakat kota Subulussalam yang mengatakan pembahasan APBK TA 2025 dilakukan oleh Wali Kota terpilih.

“Kaitannya apa dengan Walikota terpilih dalam pembahasan APBK Subulussalam Tahun 2025. Sementara sesuai dengan tahapan dan jadwal pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih di bulan Februari 2025 yang akan datang, keterlambatan pembahasan APBK nantinya sangat merugikan masyarakat dan daerah Kota Subulussalam,” ujar Syahbudiono.

Terkait pengesahan APBK yang berdasarkan dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014, mengatakan dipasal 312 Ayat 1, menyebutkan. Penetapan APBK harus tepat waktu paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Oleh karena itu, Syahbudiono mendesak TAPK dan Banggar Subulussalam agar segera melakukan pembahasan di bulan penghujung tahun ini.

“Kita mendesak agar eksekusif dan legislatif segera melakukan pembahasan APBK TA 2025 agar tidak berdampak negatif terhadap pembangunan Kota Subulussalam di Tahun Anggarn 2025,” pungkasnya Syahbudiono.

Sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang tertuang dalam undang-undang, APBK dapat di perwalkan setelah 60 (Enam Puluh) hari kerja di tahun anggaran 2025.

Menyikapi itu, Syahbudiono menuturkan tentunya akan memperlambat pembangunan dan sangat merugikan Kota Subulussalam nantinya.

“Jika juga tidak di tetapkan atau disahkan APBK pada bulan pertama di tahun 2025, tentunya sangat negatif terhadap kepercayaan rakyat ke eksekutif dan legislatif. Sudah pasti ini akan diperwalkan nantinya. Jadi, kita menilai temperatur politik di gedung yang mewah itu masih tinggi akan memperlambat pembangunan di Kota yang kita cintai ini,” jelas Syahbudiono. (JD)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago