BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi PPP, Tgk. H. Attarmizi Hamid angkat bicara menanggapi terkait keluhan dari pihak rekanan kepada Pemerintah Aceh yang hampir tiga tahun belum membayar penuh utang pekerjaan pembangunan rumah layak huni tahun 2022.
Pasalnya, banyak dari rekanan yang masih terlilit hutang kepada pihak lain seperti tukang,toko bangunan bahkan pada pihak Bank. Parahnya lagi, pemerintah Aceh terkesan cuek bebek sama tidak mau peduli dengan nasib para rekanan tersebut.
“Hingga saat ini masih terlilit utang karena pekerjaan belum dibayar penuh dan tanpa ada kejelasan. Pekerjaan atau pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) diperkirakan 49 paket yang belum terbayarkan hutang, dimana 5 unit per kontrak, dengan pagu anggaran sekitar 500 Juta perkontrak.Maka diminta Pemprov Aceh agar mengambil langkah konkrit untuk penyelesaian,” kata legislator dari PPP tersebut, Selasa 17 Desember 2024.
Lebih lanjut, Tgk. H. Attarmizi juga mengungkapkan, pekerjaan itu sebelumnya sudah juga di reviuw oleh pihak Inspektorat dengan Nomor Reviu 700/079/LHR/IA-III/2023 Tanggal 07 Agustus 2023, dan telah dibayar 50% pada awal tahun kemarin dan dijanjikan bayar penuh pada anggaran perubahan tahun 2024.
“Awal tahun kemarin Memang ada pembayaran sebesar 50% setelah sekian lama rekanan menunggu dan dijanjikan bayar penuh di anggaran perubahan tahun ini,” lanjut Tgk.Attarmizi.
Tgk. Attarmizi menambahkan bahwa pihak rekanan sangat kecewa, Pemerintah Aceh terkesan tidak adil dalam hal pembayaran utang dimaksud, karena mayoritas yang belum terbayarkan adalah pekerjaan yang telah selesai 100% alias gagal SPM. Pemerintah justru membayar penuh terhadap pekerjaan yang mengalami penambahan waktu kerja alias tidak selesai dalam waktu kerja yang ditentukan Dinas.
“Pihak (Dinas Perkim) lebih memilih membayar pekerjaan yang mengalami penambahan waktu kerja, alias pekerjaan itu tidak selesai tepat waktu, ketimbang membayar pekerjaan yang yang telah selesai 100% dengan waktu kerja yang dinas beri, ini kan sudah terbalik,” ujarnya.
Ia berharap kepada kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh, Kepada Kepala BAPPEDA Aceh, kepada TAPA serta seterusnya Kepada Pj. Gubernur Aceh untuk segera mengakomodir pelunasan hutang kepada mereka (rekanan) pada anggaran akhir tahun ini.
Menurutnya, mereka para pihak rekanan juga akan mengultimatum Pemerintah Aceh dan pihak terkait jika permintaan ini tidak diindahkan oleh Pemerintah Aceh dan oleh pihak terkait dalam waktu dekat ini. Namun jangan ada aksi dan tuntutan yang dapat merugikan pihak Dinas Perkim.
“Tuntutan para rekanan bukan tanpa sebab akan tetapi mereka mendapat kabar kalau Pemerintah Aceh tidak akan juga mengakomodir pelunasan hutang kepada rekanan tersebut pada akhir tahun 2024 ini,” tutup At Tarmizi. |HS
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…