Categories: Aceh

Anggaran Stunting pada APBA 2026 Nihil, Sekda Dinilai Abaikan Nasib Lebih 156 Ribu Anak Aceh

BANDA ACEH – Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 menuai sorotan keras setelah diketahui tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pencegahan dan penanganan stunting. Padahal, sejak 2019 hingga 2025, angka stunting di Aceh diperkirakan berada di kisaran 30 persen, atau setara dengan sekitar 156 ribu anak Aceh. Jumlah ini bahkan lebih besar dari total penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2025 yang hanya 145.584 jiwa.

Kondisi tersebut dinilai sebagai kegagalan serius dalam perencanaan pembangunan manusia Aceh dan menyeret tanggung jawab Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Posisi Sekda yang seharusnya menjadi penghubung utama antara visi politik kepala daerah dan kebijakan fiskal justru dipertanyakan kinerjanya.

Analis Kebijakan Publik sekaligus Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Nasrul Zaman, menilai nihilnya anggaran stunting bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan cerminan kegagalan struktural birokrasi Aceh.

“Ini bukan persoalan kecil. Kita sedang bicara tentang 156 ribu anak Aceh. Ketika APBA 2026 nol anggaran stunting, itu artinya negara absen. Dan tanggung jawab paling utama ada pada Sekda sebagai Ketua TAPA,” ujar Dr Nasrul, Rabu, 28 Januari 2025.

Menurut Nasrul, stunting merupakan program strategis nasional dan telah secara eksplisit dimasukkan dalam RPJMA Aceh 2025–2030. Bahkan, Gubernur Aceh Mualim bersama Wakil Gubernur Dekfad menempatkan penurunan stunting sebagai bagian dari visi peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh hingga 2030.

Namun, visi tersebut dinilai gagal diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran.

“Visi gubernur sudah jelas dan tertulis. Tetapi di tingkat teknokratis, Sekda gagal menerjemahkannya menjadi program dan anggaran. APBA seharusnya menjadi alat untuk melindungi generasi Aceh, bukan justru mengabaikannya,” tegas Nasrul.

Ia menambahkan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan anak, melainkan ancaman jangka panjang terhadap daya saing Aceh.

“Anak-anak yang stunting hari ini adalah generasi produktif Aceh 15 sampai 20 tahun ke depan. Jika ini dibiarkan, Aceh akan menanggung beban sosial dan ekonomi yang berat, karena kualitas SDM sudah rusak sejak awal,” katanya.

Nasrul juga mengingatkan bahwa kegagalan perencanaan anggaran ini berpotensi menjadi beban politik bagi Gubernur Aceh, meskipun kesalahan teknis berada di lingkar birokrasi.

“Publik tidak akan melihat struktur TAPA atau siapa yang menyusun anggaran. Yang disalahkan tetap gubernur. Padahal kegagalan ini murni kegagalan Sekda dalam menyelaraskan APBA dengan RPJMN dan RPJMA,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai evaluasi terhadap Sekda Aceh sudah bersifat mendesak dan tidak bisa lagi ditunda.

“Jika Sekda tidak mampu menjawab persoalan paling fundamental rakyat Aceh, maka wajar bila publik mempertanyakan kelayakannya. Nasib 156 ribu anak Aceh tidak boleh dipertaruhkan oleh birokrasi yang gagal,” tegas Nasrul.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya menjadi instrumen keberpihakan negara kepada rakyat.

“Rakyat membiayai birokrasi dengan uang publik. Jika hasilnya adalah APBA yang mengabaikan stunting, maka itu bukan sekadar kegagalan kebijakan, tapi kegagalan moral,” pungkasnya.

Nihilnya anggaran stunting dalam APBA 2026 kini menjadi potret krisis prioritas pembangunan Aceh. Di tengah ancaman serius terhadap masa depan generasi, publik menanti langkah tegas Gubernur Aceh untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada keselamatan dan kualitas hidup anak-anak Aceh, bukan sekadar rutinitas birokrasi.(RIL)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

5 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

6 hari ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

6 hari ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

6 hari ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago