BANDA ACEH – Catatan keras Kementerian Dalam Negeri terhadap draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 membuka tabir persoalan serius di balik dapur kekuasaan anggaran Pemerintah Aceh. Alokasi belanja iklan, reklame, film, dan pemotretan senilai Rp71,7 miliar kini tidak lagi dipandang sebagai kekeliruan teknis, melainkan sebagai indikasi kuat penyimpangan kebijakan yang dirancang secara sadar oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) di bawah kendali Sekretaris Daerah Aceh selaku ketua.
Belanja seremonial tersebut sejak awal terkesan tetap dipertahankan meski kondisi fiskal Aceh berada dalam tekanan dan berbagai program sosial mengalami keterbatasan anggaran. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa APBA 2026 disusun bukan dengan pendekatan krisis sosial, melainkan pendekatan pencitraan birokrasi.
Koreksi yang datang dari Kemendagri memperjelas kegagalan internal Pemerintah Aceh. Dokumen anggaran yang seharusnya tunduk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2030 justru bergerak di luar rel perencanaan. RPJMA menegaskan prioritas pada pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan dasar, penurunan stunting, serta perlindungan kelompok rentan. Namun struktur APBA yang diajukan TAPA menunjukkan arah sebaliknya.
Pengamat kebijakan publik, Dr Nasrul Zaman, menilai situasi ini sebagai masalah serius yang tidak bisa disederhanakan menjadi persoalan administrasi. “Kalau anggaran pencitraan bisa lolos sampai puluhan miliar, itu artinya ada kehendak politik di baliknya. Ini bukan salah ketik, ini pilihan,” ungkap Dr Nasrul Zaman, Jumat, 30 Januari 2025.
Menurutnya, Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA memegang tanggung jawab penuh atas arah anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa posisi Sekda bukan sekadar koordinator teknis, tetapi pengendali utama nalar kebijakan fiskal. “Sekda tidak bisa bersembunyi di balik mekanisme. APBA itu produk kekuasaan. Siapa yang mengendalikan TAPA, dia yang harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Di saat yang sama, Aceh masih bergulat dengan persoalan mendasar. Data resmi menunjukkan angka kemiskinan Aceh masih menjadi yang tertinggi di Sumatera. Kasus stunting dan gizi buruk belum tertangani optimal, sementara cakupan imunisasi dasar di sejumlah daerah tertinggal masih rendah. Kondisi ini membuat alokasi anggaran seremonial kian sulit diterima akal sehat publik.
Dr Nasrul menyebut kebijakan ini berpotensi melanggar asas-asas pengelolaan keuangan negara. “Dari sisi efektivitas, belanja ini tidak menjawab satu pun masalah struktural Aceh. Dari sisi efisiensi, ini pemborosan di tengah keterbatasan fiskal. Dari sisi kepatutan, ini tidak bermoral,” tegasnya. Ia menambahkan, jika asas-asas tersebut diabaikan, maka APBA berisiko menjadi pintu masuk persoalan hukum dan politik di kemudian hari.
Lebih jauh, Nasrul menilai APBA 2026 berpotensi menjadi beban politik bagi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. “Rakyat menilai keberpihakan pemerintah bukan dari baliho, video, atau film promosi. Ukurannya hanya satu: APBA. Kalau APBA tidak berpihak, maka visi hanya slogan,” katanya.
Polemik ini juga berpotensi memicu kegelisahan di internal pemerintahan dan DPRA. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan mengapa belanja seremonial justru membesar ketika program-program sosial mengalami stagnasi.
Catatan Kemendagri kini menjadi alarm keras yang sulit diabaikan. Bagi publik, persoalan ini bukan lagi soal revisi angka, melainkan soal arah kekuasaan. Apakah Pemerintah Aceh akan berani menertibkan TAPA dan mengembalikan APBA ke jalur rakyat, atau justru membiarkan anggaran terus menjadi instrumen pencitraan yang menjauh dari penderitaan masyarakat Aceh.(RIL)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…