Categories: Nasional

Aduan Warga Bulolohe Tak Kunjung Ditanggapi, Ada Apa dengan Inspektorat?

BULUKUMBA – Warga Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, semakin vokal merespons keluhan terkait pembangunan rabat beton di desa mereka yang diduga tak sesuai standar. Proyek yang seharusnya menjadi solusi infrastruktur justru memicu keresahan karena dugaan penyimpangan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB). Lebih mencengangkan lagi, hingga berita ini ditulis, Inspektorat Kabupaten Bulukumba belum juga mengambil tindakan.

Haji Sukarman, perwakilan Inspektorat, dalam pernyataan singkat via WhatsApp pada Kamis, 19 September 2024, meminta warga menyampaikan aduan resmi. “Tabe, silakan langsung menghubungi IRBAN 1 di kantor Inspektorat,” katanya. Saran ini seolah menegaskan bahwa partisipasi warga adalah kunci untuk mengawal transparansi dan kualitas pembangunan.

Namun, sorotan semakin tajam ketika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) melakukan investigasi di Dusun Balantieng, Bulolohe. Udin Karim, perwakilan LSM, menemukan adanya ketidaksesuaian material yang digunakan dengan standar RAB. Material cipping yang dipakai diduga tidak memenuhi kualitas yang ditetapkan, yang dapat mengancam ketahanan proyek dalam jangka panjang.

“Kualitas bangunan bisa menurun jika material ini terus digunakan. Kami berharap Pengawas Proyek (PPK) segera bertindak agar pembangunan tetap sesuai standar,” ujar Udin Karim. Peringatan ini semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa belum ada langkah tegas dari Inspektorat. Kegelisahan ini menggema di kalangan warga, “Ada apa dengan Inspektorat?” Pertanyaan ini kian menguat seiring keterlambatan tanggapan dari pihak yang berwenang, membuat masyarakat semakin khawatir akan masa depan infrastruktur di desa mereka.

Partisipasi aktif warga menjadi harapan terakhir agar proyek ini tidak terabaikan. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai standar, sehingga dana desa benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan mereka, bukan malah menimbulkan masalah baru.

Desakan dan partisipasi ini menjadi bukti bahwa keterbukaan dan akuntabilitas adalah kebutuhan mendesak dalam setiap proyek pembangunan di daerah.

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

5 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

6 hari ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

7 hari ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

7 hari ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago