Categories: Daerah

Aceh Selatan Bahas RAPBK Tahun 2024, Begini Komposisinya

ACEH SELATAN_ Walaupun Kabupaten Aceh Selatan sedang dilanda bencana banjir, namun bukan menjadi alasan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakikan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun 2024. 

Penyebabnya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2024 menyebutkan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

“Artinya sesuai Permendagri Nomor 15 tahun 2023 Pj.Bupati dan DPRK Aceh Selatan wajib menyetujui bersama rancangan Qanun tentang APBK paling lambat 30 November 2023” kata Wakil Ketua Lisa Elfirasman saat membuka Rapat Paripurna Pembukaan Rancangan Qanun APBK Kabupaten Aceh Selatan 2024, Kamis, 23 November 2023 di Gedumg DPRK setempat.

Pj. Bupati Aceh Selatan melalui asisten III. Halimuddin, mengatakan penyusunan RAPBK 2024 ini, format dan subtansi materilnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaam Keuangan Daerah.

” Semua program dan kegiatan tahun 2024 yang telah disampaikan ke forum dewan mengacu kepada RKPK dan RPD 2024 -2026″ kata Halimuddin.

Lebih rinci Halimuddin memaparkan komposisi APBK Aceh Selatan tahun 2024 antara lain, pendapatan daerah direncanakan Rp. 1.408.300.334.552, terdiri dari pendapatan asli sebesar Rp. 173.556.300.000, pendapatan transfer sebesar Rp. 1.215.944.034.552 dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 18.800.000.000

Kemudian untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1.693.518.231.534, untuk alokasi belanja operasional direncanakan sebesar Rp.1.104.572.039.381, selanjutnya belanja modal direncanakan sebesat Rp.267.721.432.353 dan untuk belanja tidak terduga sebesar Rp.61.288.824.000 serta belanja transfer Rp. 259.935.917.800.

Terakhir, untuk pembiayaan direncanakan Rp. 8.101.795.796, diantaranya terdiri dari pembiayaan daerah sebesar Rp. 4.000.000.000 dan pembiayaan netto sebesar Rp. 4.101.796.769.

“Dengan komposisi anggaran tersebut kami berharap DPRK berkenan membahas APBK 2024 tepat waktu tanpa ada pergeseran yang memperlambat persetujuan bersama” harap Halimuddin.[HS]

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago