ACEH JAYA – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya resmi mengusulkan lima lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Aceh. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas instruksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang meminta seluruh kabupaten dan kota segera menyiapkan wilayah tambang rakyat sebagai upaya menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin di berbagai daerah.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh Jaya, Juanda, mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Aceh Jaya sudah mengusulkan lima titik WPR yang berada di tiga kecamatan, yaitu Sampoiniet, Setia Bakti, dan Krueng Sabee. Sekarang kita menunggu hasil penetapan dari Gubernur Aceh,” ujarnya, Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurut Juanda, pengusulan ini merupakan langkah penting untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan ekonomi dari kegiatan tambang skala kecil. Pemerintah daerah, katanya, berupaya memastikan agar aktivitas tambang rakyat dapat berjalan tertib, legal, dan berkelanjutan.
Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Aceh Jaya, Zulfa Nazli, menambahkan bahwa dokumen usulan telah dikirim sejak Juli lalu. “Suratnya sudah kami sampaikan ke Gubernur Aceh melalui Dinas ESDM. Kami berharap segera ada tindak lanjut agar masyarakat bisa memperoleh izin resmi,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menerbitkan surat bernomor 500.10.25/2656 tertanggal 11 Maret 2025 yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Aceh, kecuali Banda Aceh dan Sabang. Surat itu berisi instruksi agar pemerintah kabupaten/kota segera mengusulkan wilayah pertambangan rakyat, khususnya untuk komoditas emas, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Langkah tersebut, menurut Gubernur, menjadi bagian dari program 100 hari kerja Pemerintah Aceh untuk menyediakan wilayah tambang rakyat yang bisa dikelola masyarakat secara resmi melalui izin pertambangan rakyat (IPR). “Kita ingin aktivitas tambang rakyat tertib dan berdampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” tulis Muzakir Manaf dalam surat tersebut yang juga ditembuskan kepada Ketua DPR Aceh dan Kepala Dinas ESDM.
Penetapan WPR sendiri harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya memiliki cadangan mineral sekunder di daerah aliran sungai, kedalaman maksimal 100 meter, luas tidak lebih dari 100 hektare, serta sesuai dengan tata ruang wilayah. Pemerintah kabupaten/kota juga diwajibkan memastikan lokasi yang diusulkan tidak berada di kawasan hutan lindung atau konservasi.
Gubernur menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahapan penetapan WPR agar pengelolaan tambang rakyat berjalan bersih, ramah lingkungan, dan berpihak pada masyarakat.
Dengan usulan lima lokasi WPR ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berharap penambangan rakyat di wilayahnya segera mendapatkan payung hukum yang jelas, sekaligus membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tambang.(SN)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…