1.270 Gampong Mendapat Alokasi Dana Tambahan

BANDA ACEH_ Sebanyak 1.270 gampong yang memenuhi kriteria mendapat alokasi tambahan dana desa tahun anggaran 2023 sebesar Rp 168,8 miliar rupiah. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Dr Zulkifli, Selasa 28 November 2023.

“Perlu kami sampaikan bahwa alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk provinsi Aceh tahun anggaran 2023 yang sebesar Rp 4,76 triliun. Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama terdapat 1.270 gampong yang mendapatkan alokasi tambahan dana desa tahun anggaran 2023 sebesar Rp 168,8 miliar,” Ujarnya. 

Lebih lanjut kata dia, alokasi dana tambahan tersebut diberikan kepada gampong-gampong yang memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur pada peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 98 tahun 2023, yaitu kriteria utama dan kriteria kinerja. 

Di dalam kriteria utama dan kriteria kinerja, kata Kadis, disebutkan gampong-gampong yang mendapatkan tambahan alokasi dana desa tahun 2023 harus bebas dari korupsi, telah menyalurkan dana desa reguler tahap 1, dan telah menganggarkan Bantuan Lansung Tunai (BLT).

Sementara kriteria kinerja, lanjut Kadis, yaitu keuangan dan pembangunan desa terkelola dengan baik. 

” Secara keseluruhan total alokasi dana desa di provinsi Aceh tahun anggaran 2023 mencapai rp 4,92 triliun. Tentunya kita bersyukur terjadinya penambahan alokasi ini kepada gampong-gampong yang telah memenuhi kriteria,” Katanya. 

Berdasarkan progres penyaluran dana desa tahun 2023 sesuai data online monitoring sistem perbendahaan dan anggaran negara (omspan) kementerian keuangan sampai dengan tanggal 27 november 2023, realisasi keuangannya telah mencapai Rp 4,65 triliun atau 94,34% dari total alokasi dana desa di provinsi aceh, terdiri dari tahap i (satu) dana desa reguler 30,6% atau salur 6.492 gampong, tahap ii (dua) 30,24% atau salur 6.484 gampong, tahap iii (tiga) baru mencapai 19,97% atau salur 5.183 gampong. 

Sedangkan untuk progres alokasi tambahan dana desa yang telah disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas gampong sebanyak 1.036 gampong dari 1.270 gampong yang memenuhi kriteria mendapatkan alokasi tambahan, berdasarkan jumlah tersebut artinya masih terdapat 234 gampong di 9 kab/kota belum menerima alokasi tambahan dana desa tahun 2023.

Sedangkan untuk realisasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa pada triwulan i (satu) telah tersalurkan 99,95% (6.492 gampong), triwulan ii (dua) salur 99,95% (6.492 gampong), triwulan iii (tiga) salur 96,92% (6.295 gampong) dan triwulan iv (empat) salur 68,34% (4.439 gampong). 

Dalam hal pencapaian penyaluran dana desa di provinsi Aceh tahun anggaran 2023, pemerintah Aceh memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten/Kota, KPPN Regional se-Aceh hingga pemerintah gampong, serta seluruh tenaga pendamping profesional se-Aceh atas pencapaian dan dukungannya. 

“Atas pencapaian ini hendaknya kita jangan lalai, maka untuk itu sudah selayaknya kita terus mendorong upaya percepatan terutama terhadap sisa dana desa yang masih berada baik dana desa reguler maupun dana desa untuk blt, sehingga bisa segera dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di masing-masing gampong,” harapnya. 

Sambungnya melihat kebelakang, progres penyaluran dana desa tahun 2022 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan progres penyaluran dana desa tahun 2023, dimana jumlah gampong yang mencairkan dana desa tahun 2022 dari RKUN ke RKD pada setiap bulannya lebih banyak dari tahun ini. “Tentunya ini menjadi perhatian kita agar pada tahun 2024 progres penyaluran dana desa lebih baik lagi dari tahun 2023,” jelasnya.

Perjalanan penyaluran dana desa tahun anggaran 2023 masih juga ditemukan beberapa kendala dalam penyalurannya. Berdasarkan data omspan kementerian keuangan terdapat 3 (tiga) gampong tidak dapat disalurkan dana desa tahap I (satu) yaitu di Kabupaten Pidie sebanyak 2 (dua) gampong dan di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 1 (satu) gampong, hal ini tentunya sangat merugikan gampong itu sendiri terutama masyarakat miskin ekstrem yang sangat membutuhkan bantuan sosial ini dalam bentuk BLT dana desa guna membiayai tambahan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Khusus untuk 2 gampong di Kabupaten Pidie agar hal ini menjadi perhatian pemerintah kabupaten agar supaya dana desa tahun anggaran 2024 dapat disalurkan kembali. [RM]